BANGKA BARATHEADLINE

Bong Ming Ming: Pemotongan DAU Sesuai PMK dan Tidak Akan Dirubah

×

Bong Ming Ming: Pemotongan DAU Sesuai PMK dan Tidak Akan Dirubah

Sebarkan artikel ini

BANGKA BARAT — Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming membenarkan, salah satu kendala yang menjadi penyebab ditundanya launching program Universal Health Coverage ( UHC ) dan penandatanganan kerja sama dengan BPJS Cabang Pangkalpinang adalah point ke – 4 dalam perjanjian tersebut.

Point keempat itu berbunyi, apabila tidak terjadi pembayaran oleh Pemkab Bangka Barat ke pihak BPJS pada tanggal 31 Desember 2021, maka akan dipotong di Dana Alokasi Umum ( DAU ).

Padahal menurut dia, hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan ( PMK ) Nomor 78 Tahun 2020, namun point keempat itu lah yang menjadi kekhawatiran anggota DPRD.

” Dan itu lah yang dikhawatirkan kawan – kawan DPRD awalnya, minta penjelasan tentang point – point itu karena niat mereka baik karena mereka khawatir jangan sampai mengganggu hal – hal lainnya,” kata Bong Ming Ming kepada wartawan, di OR I Setda Bangka Barat, Senin ( 31/5 ).

Namun kata dia, hal itu sudah dijelaskan kepada anggota dewan di Banmus dan pihak DPRD sudah menerimanya. Ming Ming berharap setelah rapat berikutnya dengan Banmus pada Rabu nanti, kegiatan yang ditunda hari ini dapat dilaksanakan pada Kamis mendatang.

Ming Ming mengatakan, sebenarnya di DPRD tidak ada lagi permasalahan karena anggaran untuk UHC itu pun telah mereka setujui.

Point keempat yang menjadi sorotan itu pun kata dia tidak akan dirubah karena PMK memang mengatur seperti itu.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ), Abimanyu menambahkan, untuk program UHC ini anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 25 milyar dari APBD Bangka Barat.

” Untuk BPJS di anggaran induk kita sudah ada 14 milyar, kemudian ditambah 11 milyar, kemarin juga sudah bersama – sama dewan kita sudah sepakat untuk menambah 11 M jadi totalnya Rp. 25 M. Seluruhnya dari APBD,” jelas Abimanyu.

Dia mengakui, saat ini APBD Bangka Barat memang defisit, namun untuk mewujudkan program berobat gratis ini, ada beberapa hal yang dianggap pelaksanaannya belum terlalu penting sehingga dapat ditunda dulu.

” Kita memang defisit tapi ada beberapa hal yang belum penting kita tunda dulu, artinya itu lah untuk menutupi defisit tadi. Untuk masyarakat banyak lah, artinya ada beberapa hal yang memang belum penting kita tunda dulu,” ujarnya. ( SK )

READ  2220 Bilik Suara Tiba di Kantor KPU Basel