oleh

BPK Temukan Tiga Permasalahan di Pemkab Basel

BANGKA SELATAN — Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pada Jumat ((28/5/21), kembali menyandang opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerinta Tahun Anggaran 2020.

Ini merupakan kali kedua Negeri Junjung Besaoh mendapatkan predikat baik dalam menjalankan administrasi keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Penyerahan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ida Farida kepada Bupati Bangka Selatan, H. Riza Herdavid, didampingi Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi, dan Ketua DPRD Bangka Selatan, Erwin Asmadi.

Usai menerima laporan hasil pemeriksaan itu, Bupati Riza Herdavid menyatakan, raihan opini WTP ini adalah bentuk dari keseriusan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam komitmen menjalankan pedoman Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

“Jadi kan prestasi ini sebuah beban. Karena semakin berprestasi akan semakin beban kita untuk mempertahankannya dan ini harus menjadi cacatan khusus dan kita masih ada beberapa temuan sesuai dari instruksi Ketua DPRD tadi, kami akan segera tindak lanjuti temuan-temuan yang harus segera kami perbaiki,” ungkap Riza.

Meski Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020, bukan berarti tidak ada permasalahan yang luput dari perhatian.

Badan Pemeriksa Keuangan Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menemukan tiga permasalahan di Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang mesti menjadi perhatian.

Pertama, kekurangan volume atas 5 paket pekerjaan belanja barang dan 5 paket pekerjaan belanja dan modal pada 2 Organisasi Perangkat Daerah masing-masing senilai Rp 226.238.000,00 dan Rp 234.513.000,00.

Kedua, pengadaan pakaian Linmas dan atribut Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp 1.236.000.000,00 dengan petunjuk langsung tidak sesuai ketentuan pengadaan batang dan jasa pemerintah.

Sementara ketiga, pencatatan dan pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya tertib.

Menanggapi hal tersebut, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Achmad Ansyori menyatakan, akan menindaklanjuti hasil rekomendasi yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut dia, untuk aset tetap yang belum sepenuhnya tertib akan ada barang serah terima dan upaya penelusuran sertifikat maupuan pembuatan sertifikat.

“Nanti hari Senin, kita akan rapatkan dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait terkait catatan dan rekomendasi dari BPK. Dengan memproses rekomendasi tersebut kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait baik berupa pengembalian ataupun denda keterlambatan,” kata Achmad Ansyori dikonfirmasi Kabarbangka.com. (Yusuf)

News Feed