oleh

BPKP Sampaikan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

BANGKA — Tingkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Dan Desa, Bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Bangka Belitung menggelar Workshop bertempat di Hotel Novilla Boutique Resort Sungailiat Senin ( 28/01/2019)

Terlihat hadir pada acara tersebut, Wakil Bupati Bangka, Kepala Kejaksaan Negeri Sungailiat, Kepala Perwakilan BPKP, Kepala Unit Tipikor Polres Bangka, Camat Sekabupaten Bangka, Seluruh Kepala Desa, Peserta Workshop, Beserta undangan lainnya

Pada saat kata sambutannya Wakil Bupati Bangka Syahbudin.SIP menyampaikan, pengelolaan keuangan desa dituntut transfaran serta akuntabel.

” Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengelolaan keuangan desa harus transparan dan akuntabel. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai laporan pertanggungjawaban,” ungkap Syahbudin.

Syahbudin juga berharap kepada aparatur Pemerintah Desa yang ikut kegiatan workshop, hendaknya memahami Aplikasi Sistem Keuangan Desa tersebut.

” Saya berharap, bagi aparatur pemerintah desa yang ikut kegiatan ini, agar memahami Aplikasi Sistem Keuangan Desa itu,” kata Dia.

Kepala Kejaksaan Negeri Bangka R. Jeffri Huwae pada kesempatan sambutannya menyampaikan, beberapa waktu yang lalu pihaknya bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bangka telah melakukan Memorandum Of Understanding( MoU) terkait pengelolaan keuangan desa.

“Bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan penggunaan keuang desa, kita Kejaksaan Negeri Bangka sebelumnya sudah melakukan MoU,” ujar Jeffri Huwae.

Sama halnya seperti Wakil Bupati Bangka, Kepala Kejaksaan Negeri Bangka juga berharap kepada peserta Workshop agar mempelajari sistim Aplikasi Keuangan tersebut sungguh – sungguh.

“Banyaknya aturan yang menuntut terkait pengelolaan keuangan desa. Saya harap bagi Aparatur Pemerintah Desa mempelajari sistem aplikasi ini,” tukasnya.

Pada saat itu, Kepala perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung R. Agus Budi Prastyo mengatakan, adanya Program Aplikasi Keuangan Desa itu, pihaknya lebih mudah untuk mengontrol.

“Dengan adanya Aplikasi Keuangan Desa ini, salah satu tugas BPKP lebih mudah dalam mengontrol pengelolaan keuangan desa,” Jelas Agus Budi Prastyo. (AR77)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed