oleh

Buka Akses Jalan Pelabuhan Tanjung Ular, Pemkab Babar Rogoh APBD Rp. 2,5 Milyar

BANGKA BARAT — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
( BAPPEDA ) Kabupaten Bangka Barat, Muhammad Effendi mengatakan, pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular di Desa Air Putih, Kecamatan Muntok menggunakan dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp. 108 milyar. Namun setelah proses lelang, nilai proyeknya menjadi sebesar Rp. 94 milyar.

Batas waktu pembangunan pelabuhan tersebut tanggal 31 Desember 2022.

” Pelabuhan Tanjung Ular itu menggunakan dana SBSN itu kurang lebih 108 milyar, multi years. Jadi pelabuhan itu harus sudah terbangun tanggal 31 Desember 2022. Tipenya adalah pengumpan lokal, tapi hasil dari lelang di papan itu tertera 94 milyar, itu menggunakan dana Pusat,” jelas Effendi diruang kerjanya, Selasa ( 23/2/2021 ).

Sedangkan pembukaan akses jalan pelabuhan melewati tiga desa yang sedang dikerjakan Kodim 0431 Bangka Barat dalam program TNI Manunggal Membangun Desa ( TMMD ) ke – 110, pendanaannya dari APBD Pemkab Bangka Barat.

Akses jalan tersebut kata Effendi sangat dibutuhkan, sebab jalan eksisting terlalu sulit untuk dilebarkan. Pemda Bangka Barat pun bekerja sama dengan pihak Kodim 0431 untuk menyiapkan lahan menggunakan dokumen Detail Engineering Design ( DED ).

” Kita ada dokumen namanya dokumen DED, jalan dari Tanjung Ular ke Desa Air Limau, kebetulan juga TNI mempunyai program TMMD. Disatukanlah programTMMD dengan kita yang punya dokumen DED. Kita anggarkan lah dengan APBD kita untuk membuka akses jalan baru dengan dana 2,5 milyar,” jelasnya.

Peran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini menurut dia terkait izin pinjam pakai kawasan Hutan Produksi ( HP ).

Effendi menambahkan, pada tahap awal ini pengerjaan jalan tersebut baru sebatas pembukaan lahannya saja. Sedangkan proses pengerasan dan pengaspalan akan dilakukan pada tahap selanjutnya.

” Kedepannya akses jalan ini akan kita bangun mungkin dengan pengerasan, pengaspalan. Kalau kita tidak mampu mungkin kita akan usulkan ke Pemerintah Pusat. Nanti pengerasan kita, pengaspalan baru kita usulkan ke Pusat,” paparnya. ( SK )

News Feed