HEADLINEKABAR DPRD

Di Biro Hukum Ada Anggaran Untuk Bantuan Hukum

×

Di Biro Hukum Ada Anggaran Untuk Bantuan Hukum

Sebarkan artikel ini

BANGKA TENGAH — Ketua Bapemperda DPRD Babel, Nico Plamonia Utama, gencar memberikan pemahaman akan pentingnya Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Perda ini merupakan produk kerja sama antara DPRD dengan Pemprov Babel, sebagai bentuk perhatian dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya masyarakat yang tidak mampu atau kategori miskin.

Masyarakat yang kurang mampu atau miskin yang tersandung masalah hukum, bisa mengajukan permohonan bantuan kepada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut Nico, biro hukum telah menganggarkan anggaran untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin, untuk 10 kasus dalam setahun.

“Maka, pentingnya kita sosialisasikan Perda ini, jika ada masyarakat miskin tersandung dengan masalah hukum, tidak punya duit untuk bayar pengacaranya, di biro hukum kita ada duit atau anggarannya,” ungkap Nico di hotel Osella Bangka Tengah, Sabtu (27/11/2021).

Saat penyebarluasan Perda tersebut, Nico Plamonia Utama didampingi Sulaiman, dari Biro Hukum Setda Babel yang bertindak selaku narasumber.

Lebih jauh ia menjelaskan, untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut, maka harus ada surat keterangan tidak mampu atau miskin yang dikeluarkan lembaga/pihak terkait, seperti dari kelurahan, RT/RW setempat, Kemudian disampaikan ke Biro Hukum sekretariat daerah pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka belitung.

“Kalau bisa kita hindarilah yang namanya berurusan dengan hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata,” ujarnya menyarankan.

Menurutnya, pemerintah bertanggung jawab dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, baik hukum pidana, hukum perdata maupun PTUN.

” Intinya, bisa Pidana, perdata, bisa PTUN, bisa dipengadilan maupun diluar pengadilan. atau mau berkonsultasi hukum, silakan datang ke Biro hukum dan itu gratis,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Sulaiman, selaku narasumber mengatakan, dengan adanya Perda Nomor 1 tahun 2015 sebagai bentuk perhatian dari pemerintah terhadap masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum.

“Perda Nomor 1 tahun 2015 dibentuk berdasarkan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum,” terangnya.

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma -cuma kepada penerima bantuan hukum.

“Artinya, pemberian bantuan hukum itu diberikan secara gratis oleh pemberi bantuan hukum. Karena pemberi bantuan hukum tadi dibayar oleh Pemerintah Daerah,” pungkasnya. (*)

Sumber : Setwan