oleh

Diduga Belum Punya IUP Dan Amdal, Begini Respon PT SMB

PANGKALPINANG — Santer beredar kabar bahwa PT Seputih Makmur Bersama atau PT SMB, yang melakukan normalisasi dan pengerukan limbah pasir di Muara Air Kantung Sungailiat, belum punya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penjualan, dan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Selain itu, perusahaan yang beralamat di Selindung, Pangkalpinang itu, juga diisukan tidak membayar pajak dan retribusi daerah, sebelum mengangkut pasir tergali dari hasil kegiatan normalisasi dan pengerukan tersebut.

Reskiansyah, selaku Kepala Bidang Pertambangan Bukan Logam Dan Batuan mengungkapkan, seizin Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengungkapkan, bahwa PT SMB dipastikan belum punya IUP, termasuk IUP Penjualan.

“IUP PT SMB itu memang belum ada, baik IUP Penjualan, maupun IUP lainnya. Kami sudah tidak menerbitkan IUP lagi, urusan perizinan itu ada di UPT Perizinan. Karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Gubernur, Bupati/Walikota tidak lagi diberikan wewenang untuk menerbitkan IUP. Kewenangannya ada di Kementerian,” ungkap Reskiansyah di ruang kerjanya, Senin (28/9) kemarin.

Masih kata Reskiansyah, sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, maka kewenangan Dinas ESDM hanya sebatas mengevaluasi IUP yang sudah ada, itupun hanya bagi perusahaan yang mau mengajukan perpanjangan IUP.

“Sementara ini kewenangan kami hanya sebatas itu saja. Untuk kewenangan lainnya, kita masih menunggu peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melalui Dora Wardani selaku Sekretaris Dinas mengatakan, bahwa PT SMB belum memiliki AMDAL.

“Kalau AMDAL PT SMB masih dalam proses, pengajuan dokumen Kerangka Acuan AMDAL PT SMB baru diterima hari ini,” ungkap Dora Wardani di ruang kerjanya, Senin (28/9), didampingi Kasi AMDAL, Heriyanto.

Dora menjelaskan, mengacu kepada Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, bahwa perusahaan tetap dapat melakukan kegiatan meskipun belum memiliki AMDAL. Dengan catatan, pihak perusahaan ada niat untuk mengurus AMDAL tersebut.

“Tujuannya di PP itu agar investasi tidak terhambat,” kata dia.

Deni Wijaya, selaku Humas PT SMB, menepis kabar tersebut. Dia mengaku perusahaan itu sudah Punya IUP dan AMDAL.

“Ada (IUP dan AMDAL). Pajak, kerja lagi belum, mana untuk dibayar? Itu isu aja,” kata Deni, Selasa (29/9) siang.

Deni Wijaya juga menanggapi beredarnya dokumen dugaan pengiriman pasir tergali ke Marunda, Jakarta. Ribuan ton pasir tergali itu diangkut menggunakan Tongkang Marine Power 2702 yang ditarik oleh Tugboat Calvin 26, yang diduga milik PT SMB.

“Kita kerja lagi belum, dan mau bawa ke Marunda pula,” kilahnya.

PT SMB Dilarang Menjual Pasir Tergali

Berdasarkan data yang diterima redaksi, PT SMB dipastikan sudah memiliki izin untuk melakukan kegiatan atau pekerjaannya, sebagaimana Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/577/DKP/2020 Tentang Persetujuan Izin Usaha Normalisasi Dan Pengerukan Limbah Pasir Kepada Perseroan Terbatas Seputih Makmur Bersama.

Keputusan itu teranggal 24 Agustus 2020, yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman.

Walaupun sudah mengantongi izin normalisasi dan pengerukan dari Gubernur Babel, ternyata PT SMB tidak serta merta bisa menjual pasir yang tergali. Bahkan, perusahaan itu dilarang menjual pasir yang tergali dari kegiatan normalisasi dan pengerukan tersebut.

Larangan itu tertulis di surat Sekretaris Direktorat Jenderal Minerba dan Batubara, KESESDM RI Nomor: 123/30/SDB.H/2020 tanggal 15 September 2020, Perihal Pertimbangan Hukum Terhadap Kegiatan PT SMB, sebagaimana dinyatakan bahwa:

a. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung belum dapat menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penjualan Kepada PT SMB, karena termasuk kategori perizinan baru di bidang pertambangan mineral;

b. PT SMB dilarang melakukan transaksi penjualan komoditas pasir tergali hasil kegiatan normalisasi dan pengerukan sampai diterbitkannya IUP Penjualan kepada PT SMB;

c. Dalam hal PT SMB belum memiliki IUP Penjualan, PT SMB dapat melakukan pemindahan komoditas pasir tergali hasil pekerjaan Normalisasi tersebut, terbatas sampai ke dumping area yang berada di luar lokasi kegiatan Normalisasi dan Pengerukan sebagai tempat penampungan sementara;

d. Terhadap komoditas pasir tergali hasil kegiatan normalisasi dan pengerukan, wajib dievaluasi untuk dihitung tonasenya;

e. Hasil pemeriksaan atas komoditas batuan berupa pasir yang tergali tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan untuk IUP Penjualan yang dapat diberikan setelah terbitnya peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sesuai Pasal 173C sebagai dasar pembayaran pajak daerah mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah;

Larangan menjual pasir tergali sebelum PT SMB punya IUP juga ada pada dokumen lainnya, yaitu surat dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 540/0773/ESDM_3 Perihal Pengangkutan Pasir Tergali, tertanggal 17 September 2020.

Surat itu ditujukan kepada Direktur Utama PT Seputih Makmur Bersama di Jakarta, yang intinya menyatakan PT SMB tidak memiliki kewajiban pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan atas pengangkutan pasir tergali hasil kegiatan Normalisasi dan Pengerukan.

Dalam hal PT SMB telah memiliki IUP Penjualan dan transaksi penjualan atas pasir tergali yang telah diangkut tersebut dilaksanakan, maka PT SMB wajib membayar pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian PT SMB tidak perlu menitipkan uang jaminan di Kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam setiap rencana pelaksanaan pengangkutan pasir tergali dari lokasi Normalisasi dan Pengerukan ke dumping area.

Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melalui Reskiansyah selaku Kepala Bidang Pertambangan Bukan Logam Dan Batuan mengatakan, surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 540/0773/ESDM_3 Perihal Pengangkutan Pasir Tergali itu, merupakan tanggapan atas surat Sekretaris Direktorat Jenderal Minerba dan Batubara, KESESDM RI Nomor: 123/30/SDB.H/2020 tanggal 15 September 2020, Perihal Pertimbangan Hukum Terhadap Kegiatan PT SMB.

“Mungkin surat kedua yang dari Gubernur itu, menanggapi surat dari Sekretaris Dirjen Minerba. Memang ada tembusannya ke kami (Dinas ESDM),” jelas Reskiansyah. (Romlan)

Komentar

Tinggalkan Balasan