PANGKALPINANG — Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil, menanggapi dua Rancangan Peraturan Daerah yang dikembalikan DPRD Kota Pangkalpinang kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Raperda Kota Pangkalpinang tersebut tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, serta Raperda Kota Pangkalpinang tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

“Sampai sejauh ini, kapan dikembalikan, itu kan artinya ditolak,” ungkapnya, Senin (31/1).

Maulan Aklil mengatakan, Pemkot menerima keputusan DPRD Kota Pangkalpinang mengembalikan dua Raperda yang diajukan pihak Eksekutif tersebut, atas rekomendasi Panitia Khusus Lima dan Sembilan, dan selanjutnya akan dibahas sesuai aturan yang berlaku.

“Semua ini merupakan aspirasi masyarakat kota Pangkalpinang dan akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terkait perizinan yang menyangkut minuman beralkohol sekarang diatur semuanya oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak perlu lagi mengatur hal tersebut.

“Dengan adanya Undang – Undang HKPD ini, kita harus menyesuaikannya juga,” kata dia.

maulan Aklil menyatakan, dirinya adalah pelayan masyarakat, dan melaksanakan apa yang menjadi keinginan terbesar dari warga Kota Pangkalpinang.

“Jika sebagian besar masyarakat menghendaki (tidak diberlakukannya perda pengendalian Mihol), ya, kita ikuti. Kita tidak bisa memaksakan kehendak pribadi kita, mana yang mayoritas, itu yang kita kerjakan”, pungkasnya. (*)

Sumber : Kominfo

Tinggalkan Balasan