HEADLINERAGAM

Ditengah Defisit Rp. 80 M, Pemkab Babar Berencana Hutang Rp. 42 M

×

Ditengah Defisit Rp. 80 M, Pemkab Babar Berencana Hutang Rp. 42 M

Sebarkan artikel ini

BANGKA BARAT — Untuk menyelesaikan pembangunan Sport Hall guna persiapan Porprov 2023 yang kini terbengkalai, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berencana mencari pinjaman sebesar Rp. 42 milyar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Bangka Barat, Abimanyu mengatakan, penjajakan untuk melaksanakan rencana berhutang tersebut sudah dimulai. Pemda berencana meminjam dari PT. Sarana Multi dan Infrastruktur ( PT. SMI ) dan Bank Sumsel Babel.

” Proses penjajakannya sudah dimulai, tapi tetap itu masih perlu kajian. Rencananya Rp. 42 milyar. Ini masih dikaji, ada dua, PT. SMI atau Bank Sumsel,” ujar Abimanyu saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis ( 21/10 ).

Abimanyu tidak menampik, keuangan Pemda tahun 2022 diperkirakan mengalami defisit sekitar Rp. 80 milyar. Penyebabnya antara lain, dana transfer dari pusat banyak dikurangi. Bahkan Dana Alokasi Umum ( DAU ) dikurangi sekitar Rp. 80 milyar. Hal itu akibat pandemi Covid – 19 yang masih melanda.

” Nah itu lah yang jadi masalah kita, kita ini di waktu yang salah, kalau seandainya tidak ada Covid tidak perlu minjam karena selama Covid ini dari 2019, 2020 dana transfer pusat ke daerah seperti DAU itu turun hampir sekitar 80-an milyar belum lagi dana – dana lainnya, itu lah yang menyebabkan kita defisit,” tukas Abimanyu.

Sementara pembangunan Sport Hall untuk Porprov ke – VI yang telah dimulai harus diselesaikan. Abimanyu mengatakan, tidak mungkin membiarkan sarpras olahraga itu terbengkalai.

Selain itu, sejak awal memang telah disepakati dengan Pemprov bahwa Sport Hall menjadi tanggung jawab Pemda Bangka Barat sebagai tuan rumah Porprov ke – VI, dan dana pembangunannya dari APBD.

” Jadi stadion itu dari DABA, Sport Hall itu memang dari awal tanggung jawab APBD Bangka Barat. Sedangkan Sport Hall itu harus diselesaikan, jadi komitmen kita Pemda maupun DPRD untuk menyelesaikan itu. Nah dicari lah sumbernya dari mana,” kata Abimanyu.

Seandainya hutang tersebut terlaksana, menurut Abimanyu Pemda Bangka Barat akan mulai mencicil pembayarannya pada tahun 2023 atau 2024, dan sesuai aturan, harus lunas selama masa jabatan bupati yang sedang menjabat.

” Artinya jabatan bupatinya selesai, hutang itu pun harus sudah selesai, tapi kalau masuk dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, itu bisa sampai 8 tahun,” cetusnya.

Karena itu Abimanyu berharap di tahun 2023 atau 2024 pandemi Covid – 19 sudah mereda sehingga dana transfer pusat bisa kembali normal dan PAD Bangka Barat pun telah meningkat, sehingga beban hutang tersebut tidak begitu memberatkan.

” Harapannya Sport Hall itu dapat diselesaikan paling lambat awal tahun 2023. Secara aturan boleh meminjam dan perlu diketahui selama pandemi Covid ini banyak daerah yang juga berutang, kita hanya 42 itu termasuk kecil,” tutur Abimanyu. ( SK )