oleh

Dosen Ini Soroti Predikat KLA

BANGKA TENGAH — Sejumlah kabupaten / kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima penghargaan sebagai kabupaten / Kota Layak Anak, sementara kasus kekerasan terhadap anak meningkat dan mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Salah satunya yang menyoroti itu disampaikan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Muhammad Syaiful Anwar. Dia mengatakan, anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada pembangunan daerah di masa yang akan datang. Hal yang menarik adalah munculnya kualifikasi adanya Kabupaten / Kota Layak Anak.

Menurutnya, penyematan status kabupaten atau kota layak anak tersebut memiliki standar atau kualifikasi yang cukup berat, sehingga tidak semua tempat kabupaten / kota bisa mendapatkan anugerah KLA tersebut dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

“Hal yang menarik jika kita masuk pada ranah perlindungan anak, terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak,” kata Anwar (11/8).

Ia menjelaskan secara spesifik, pada Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa, Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi dapat dikatakan setiap orang tidak boleh melakukan ataupun menyuruh kekerasan terhadap anak.

“Salah satu kabupaten / kota yang mendapatkan anugerah Kabupaten Layak Anak yakni Kabupaten Bangka Tengah. Secara nyata menjadi salah satu kampiun dalam penerima anugerah menjadi kabupaten / kota layak anak,” jelasnya.

Namun kata Anwar, di sisi lainnya terdapat beberapa hal yang cukup mencengangkan, yakni informasi dari Kapolres Bangka Tengah AKBP. Moch Risya Mustario, yang menyampaikan trend kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan, yakni di tahun 2020 teradapt 9 kasus kemudian tahun 2021 terdapat 7 kasus.

“Walaupun kasusnya mengalami penurunan, namun korban mengalami kenaikan dari 6 orang menjadi 10 orang di tahun 2022. Sehingga dapat diilustrasikan bahwa kasusnya menurun, namun secara jumlah korban justru bertambah,” bebernya.

Menurutnya, terdapat beberapa hal yang harus kita cermati terkait dengan muncul banyaknya korban kekerasan tersebut, di antaranya penegakan hukum. Jika dilihat dari sedret aturan terkait perlindungan anak, begitu banyak aturan yang menjadi alas dasar materiilnya, salah satunya berkaitan dengan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Kemudian ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang.

“Apabila aturan ini dilaksanakan secara nyata serta memunculkan konsekuensi logisnya, bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan harus dilakukan secara nyata plus diakuinya aturan turunan (derivasi) dari aturan di atas merupakan hal penting. Di antaranya untuk menjadi syarat KLA adalah memiliki peraturan atau kebijakan daerah tentang kabupaten/kota layak anak, khususnya Peraturan Daerah. Dalam Perda sendiri sebagai pemerintah terdapat lembaga untuk melaksanakan perintah Perda, yakni adanya Satuan Polisi Pamong Praja,” tambahnya.

Dikatakannya, Satpol PP merupakan lembaga penegak hukum khususnya Perda, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam KLA bisa berkoordinasi dengan beberapa lembaga penegak hukum lainnya, untuk mencegah dan meminimalisir adanya kekerasan terhadap anak ataupun wanita.

“Jika dalam daerah yang sudah ditetapkan KLA, namun justru korban kekerasan anak bertambah, maka perlu dikaji ulang efektivitas kerja dan kinerja dari para stakeholder dalam mengedukasi, mensosialisasi, dan melaksanakan pemahaman terkait dengan dampak sebuah kekerasan terhadap anak tersebut,” kata dia.

Masih kata Anwar, saat semua stakeholder bekerja sama untuk mencegah adanya kekerasan terhadap anak kecil dan wanita di suatu wilayah, maka hal tersebut berdampak pada kredibilitas suatu wilayah jika diajukan menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak.

“Hal ini didasarkan pada anak-anak dan wanita yang cukup rentan terhadap suatu tindakan kekerasan, menjadikan tindakan preventif merupakan tindakan awal yang cukup baik. Jika sudah terjadi suatu peristiwa kekerasan terhadap anak dan wanita, maka tindakan represif bisa dilakukan dengan hukuman yang cukup berat berbasis pada aturan perlindungan anak tersebut,” tuturnya.

Ditambahkannya, tanggungjawab dari negara dan masyarakat supervisi atau pengawasan merupakan tindakan berkelanjutan untuk mencapai tujuan atas perlindungan terhadap anak.

Tanggung jawab negara dan masyarakat dalam UU Nomor 35 tahun 2014 menitik beratkan pada yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.

“Kemudian dalam undang-undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional, dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah secara sungguh-sungguh dalam membangun kabupaten / kota layak anak. Memberikan dukungan baik dalam hal payung hukum atau regulasinya, sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak agar tujuan perlindungan terhadap anak tercapai,” tuturnya.

Selain itu, terkait tanggungjawab negara, masyarakat juga wajib ikut dalam proses pengawasan sebagai bagian dari tanggungjawab moral, yakni dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan mengikutsertakan tokoh adat / masyarakat, organisasi kemasyarakatan, LSM perlindungan anak, akademisi, dan pemerhati anak.

“Memberikan edukasi dalam hal perlindungan kepada anak, sehingga kasus-kasus kejahatan terhadap anak (terutama kejahatan seksual) yang akhir-akhir ini marak terjadi banyak terjadi, bisa diminimalisir dengan cukup signifikan,” imbaunya.

“Hal tersebut menunjukan bahwa negara dan masyarakat bersatu padu dalam meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak maupun wanita. Hal ini menunjukan bahwa negara, pemerintah daerah, dan masyarakat bisa mengikis ataupun meminimalisir tindakan kekerasan terhadap anak maupun wanita secara bersinergi dan berkelanjutan, agar teracapai kabupaten / kota layak anak,” tutup Anwar. (Dika)