HEADLINEPEMPROV BABEL

DPRD – Pemprov Babel Sepakati Perubahan Perda Ini

×

DPRD – Pemprov Babel Sepakati Perubahan Perda Ini

Sebarkan artikel ini

PANGKALPINANG — DPRD bersama Pemprov Babel telah melakukan penandatanganan MoU usulan Raperda di luar Propemperda, terkait Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-2019.

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Ketua Bapemperda, Nico Plamonia Utama dan Kepala Biro Hukum, H. Maskupal Bakri, di ruang rapat Bapemperda DPRD Provinsi Babel, Rabu (19/5).

Nico Plamonia Utama mengungkapkan, beberapa waktu lalu Gubernur Babel sudah menyampaikan keinginannya untuk merubah Perda Nomor 10 Tahun 2020 itu, yang kemudian ditindaklanjuti dengan menggelar Rapim yang dilaksanakan Selasa (18/5) kemarin di ruang kerja Ketua DPRD Babel.

“Untuk itu hari ini kami mengundang Bapak/Ibu guna mendengarkan maksud, tujuan, dan penjelasan terkait rancangan perubahan Perda tersebut,” ujar politisi Demokrat ini.

Dijelaskan Nico, DPRD dalam merumuskan dan mengesahkan sebuah Perda, selalu melihat dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Karena Perda itu merupakan produk hukum daerah, untuk itu erda harus bisa mengakomodir keinginan masyarakat.

“Kami sebagai wakil rakyat, tidak menginginkan masyarakat Babel menjadi objek. Jangan sampai dengan adanya perubahan muatan dari Perda tersebut, malah akan membebani masyarakat Babel itu sendiri. Sehingga dalam merumuskan Perda ini, selain memberikan efek jera kepada pelanggar Prokes, disisi lain juga tidak membebani atau merugikan masyarakat,”bebernya.

Kepala Biro Hukum Setda Babel, Maskupal Bakri menjelaskan, pada saat melakukan penegakkan hukum di lapangan, tim satgas terpadu tidak dapat melakukan penindakan di lapangan, baik secara administrasi ataupun pidana bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran Prokes.

Untuk itu, berdasarkan usulan dari hasil Rakor bersama Forkopimda beberapa waktu lalu, perlu dilakukan perubahan muatan terhadap beberapa pasal yang ada didalam Perda Nomor 10 Tahun 2020 tersebut, yang mengatur tentang sanksi yang diberikan baik secara administrasi ataupun pindana.

“Penegasan sanksi ini dilakukan guna memberikan efek jera dan untuk menekan angka penyebaran virus Corona, serta jaminan kesehatan kepada masyarakat Kep. Babel,” ucap Maskupal.

Maskupal berharap rancangan Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2020 yang telah disampaikan, dapat segera dilakukan pembahasan dan diselesaikan dengan waktu yang tidak terlalu lama. (*)