BANGKA — Bupati Bangka, Mulkan mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Bangka mendukung para pelaku usaha yang akan mengembangkan usahanya, atau yang mau berinvestasi di Kabupaten Bangka.
Dukungan yang diberikan kepada para pelaku usaha, kata Mulkan, dalam bentuk kemudahan dalam mengurus perizinanan, juga perlindungan hukum.
Demikian disampaikan Mulkan, usai silaturahmi dengan awak media se-Kabupaten Bangka bersama pengurus APTIN di Rumah Makan Pangeran di Sungailiat, Rabu (17/3).
“Kami memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha atau investor, yang ingin mengembangkan usahanya atau mau berinvestasi di Kabupaten Bangka ini. Dan juga kita memberikan perlindungan, jaminan hukum kepada para pelaku usaha. Tadi sudah disampaikan, untuk usaha-usaha tambak di lokasi kawasan hutan, APTIN juga menolak terhadap pertambakan di kawasan hutan,” ungkapnya.
Mulkan mengatakan, kebijakan kemudahan perizinan itu juga terkait instruksi Presiden, bahwa jangan ada dulu penindakan atau penegakan hukum disektor budidaya, baik itu budidaya perikanan, maupun pertanian dan perkebunan.
“Iya, intinya bagaimana kita sekarang untuk memulihkan ekonomi, ketahanan pangan di masyarakat. Apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Tapi Alhamdulillah, di Kabupaten Bangka ini konsep kita adalah lima pilar, yaitu pemerintah, pengusaha, masyarakat, akademisi, dan pers atau media sangat mendukung, terutama sama-sama bergandengan tangan, saling membantu dan menolong untuk meringankan beban dari masyarakat di Kabupaten Bangka,” bebernya.
Belum Ada Pemasukan PAD Dari Tambak Udang
Terkait potensi pendapatan asli daerah dari tambak udang, Mulkan mengakui itu memang belum ada. Hal itu lantaran ekspor udang masih melalui Lampung, karena di Bangka Belitung belum memiliki pelabuhan yang representatif untuk ekspor udang, dan belum adanya Coolstorage dengan kapasitas besar.
“Sampai hari ini memang belum ada (pemasukan PAD dari tambak udang), karena kita ekspor udang masih melalui Lampung. Kita belum memiliki pelabuhan yang representatif, dan belum memiliki Coolstorage. Kedepan, Insya Allah, dengan kebersamaan dan kontribusi serta kepedulian dari para investor, bagaimana kita bersama-sama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kita,” kata Dia.
Penyebab lain belum adanya pemasukan PAD dari tambak udang, di antaranya belum ada payung hukum yang menjadi dasar untuk menarik kantribusi atau retribusi dari petani tambak.
“Belum ada regulasi, pengaturan atau payung hukum kita untuk mengambil kontribusi, pajak, maupun retribusi lain dari tambak udang itu. Kalau kita langsung memungut, berarti Pungli. Kita sudah ajukan Perda ke DPRD, merupakan prioritas yang pertama. Dan kita akan melihat seperti apa di daerah lain yang sudah ada Perdanya, terhadap retribusi di sektor tambak udang,” jelas Mulkan.
Untuk mendukung realisasi ekspor, lanjut Mulkan, Pemkab Bangka juga mendukung rencana pembangunan pelabuhan di Tanjung Tuing, Kecamatan Riau Silip.
“Ada, kita sudah ada master plannya di Tuing, atas inisiator BUMD kita. Dan kita sangat mendukung, dan sudah memberikan suatu rekomendasi, terutama pemanfaatan lahan Pemkab Bangka seluas 4,9 hektar sebagai penunjang pelabuhan yang ada di Tuing,” terangnya.
Masih kata Mulkan, lokasi yang potensial untuk tambak udang juga cukup banyak di Kabupaten Bangka.
“Cukup luas, sudah hampir 300 hektar, mungkin sudah lebih. Seperti halnya sektor pariwisata yang juga kita beri kemudahan, tambak udang juga demikian. Jumlah tambak udang hampir seratus yang ada di Kabupaten Bangka ini,” imbuhnya.
Tambak Udang Serap Banyak Tenaga Kerja
Disinggung serapan tenaga kerja di tambak udang, Mulkan mengatakan sudah menekankan kepada para pelaku usaha agar memberdayakan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja.
“Serapan tenaga kerja, lumayan. Kami mengarahkan kepada pelaku usaha, berdayakan masyarakat setempat,” tegasnya.
Selain itu, untuk mendorong sektor ekonomi kerakyatan, Mulkan menekankan agar para pelaku usaha belanja kebutuhan di tambak, di toko-toko yang ada di sekitar lokasi tambaknya.
“Kami juga mengarahkan, agar berbelanja untuk kebutuhan-kebutuhan di tambak udang itu, juga harus ada di tempat lokasi masing-masing. Sehingga ekonomi kerakyatan kita tetap stabil dan tumbuh dengan baik. Penyerapan tenaga kerja sampai hari ini cukup banyak. Rata-rata satu tambak udang itu sekitar 30-40 orang yang mereka rekrut, itu semua tenaga lokal. Kecuali tenaga teknis, karena kita belum memiliki sumber daya manusia untuk penelitian ataupun tatacara pemeliharaan udang itu dengan baik” demikian Mulkan. (Romlan)
