PANGKALPINANG — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bangka Belitung Herman Suhadi, mendorong pembentukan Satuan Tugas Tambang Ilegal yang dibentuk oleh Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin, dengan catatan dapat menata pertambangan di daerah itu.
“Kami mendorong dengan catatan menjadi lebih baik. Kalau tidak baik, ya, kita tidak mendorong,” ungkap Herman, Rabu (22/6/2022).
Menurut Herman, pihaknya akan mendukung kebijakan tersebut, selama hal itu berdampak baik bagi masyarakat, negara, mau pun daerah.
“Selama itu memberi keuntungan kepada masyarakat, memberi keuntungan kepada daerah, memberi keuntungan kepada negara, memberi keuntungan pengusaha, itu suatu hal yang akan kita dukung,” kata dia.
Akan tetapi, ada hal-hal yang memang harus terlebih dahulu diperbaiki termasuk perizinan untuk melegalkan suatu tambang, agar masyarakat tak merasa kesulitan dalam mengurus perizinan tersebut.
“Gimana perizinan diatur dengan baik, agar masyarakat tidak kesulitan untuk berusaha. Saya rasa apa yang dilakukan Penjabat Gubernur merupakan suatu peningkatan di bidang pertambangan bukan penurunan,” tuturnya.
Ia juga berharap, hadirnya satgas ini dapat bermanfaat khususnya dalam membantu melegalkan usaha pertambangan.
“Ya, kita harap bisa legal semua kita kan mau semuannya legal, juga penerimaan negara di bidang itu bertambah, dan tentunya muara yang kita tunggu royalti dari PT Timah kepada Babel minimal 7 persen,” pungkasnya. (Dika)
