oleh

Efektivitas Pilkada di Tengah Pandemi dan #MosiTidakPercaya ?

Oleh: Juwita Alisandri
Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), akan dilaksanakan serentak pada bulan Desember 2020, setelah sempat ditunda pada September lalu, akibat pandemi Covid-19. Pemerintah diminta untuk menunda kembali pilkada yang akan dilaksanakan serentak. Menurut sejumlah masyarakat, pelaksanaan pilkada haruslah dilakukan secara hati-hati guna menghindari terbentuknya cluster baru penyebaran Covid-19. Menurut sumber total daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak sebanyak 270 daerah di Indonesia (9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota). Yang menjadi pertanyaan besar pada kondisi saat ini adalah pemilihan pilkada yang dilaksanakan ditengah-tengah pandemi dan #mositidakpercaya yang dikeluarkan oleh masyarakat Indonesia kepada pemerintah.

Aksi mahasiswa yang dimulai pada 8 Oktober 2020 lalu merupakan hasil protes terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja resmi disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI pada Senin (5/10/2020). Demonstrasi tersebut digelar di kantor DPR maupun DPRD di hampir seluruh wilayah Indonesia serta didepan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Sejumlah massa berdemonstrasi untuk menolak Undang-Undang Ciptaker yang kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Mereka menuntut agar presiden mendengarkan aspirasi dan menolak Omnimbus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sejumlah massa juga mendesak presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Ditengah-tengah rendahnya kepercayaan publik kepada pemerintah apakah pemilihan pilkada akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan? Apalagi mayoritas yang ikut berdemonstrasi merupakan mahasiswa yang notabenenya mempunyai hak suara penuh untuk memilih calon kepala daerah masing-masing pada pilkada 2020 ini. Pada hakikatnya, hak memilih dan hak untuk dipilih merupakan hak setiap manusia yang telah dijamin pada Undang-Undang No 30/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Golput atau tidaknya seseorang merupakan hak pribadi masing-masing. Namun tetap saja untuk menjalani salah satu kewajiban sebagai warga Indonesia ada baiknya untuk ikut berpartisipasi pada pesta demokrasi ini walaupun pada faktanya legitimasi pemilih rendah tidak akan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon.

Hal ini dapat dilihat dari pengalaman pilkada yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Menggunakan hak suara untuk memilih paslon merupakan jalan keluar terbaik terlepas dari #mositidakpercaya yang diberikan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini bisa saja menjadi suatu peluang atau kesempatan para pemangku jabatan untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik dengan merealisasikan janji-janji kampanye.

Masyarakat pada umumnya khawatir tentang pengawasan pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan ditengah situasi seperti ini. Terlepas dari mosi tidak percaya yang dilontarkan oleh masyarakat kepada pemerintah, situasi akan Covid-19 menjadi puncak kekhawatiran yang paling mendominasi. Umumnya, masyarakat khawatir akan ketersediaan logistik yang akan disediakan oleh pemerintah pada pilkada 2020 dan mengenai politisasi bansos yang dilakukan oleh berbagai paslon. Bantuan yang diberikan oleh negara diklaim seakan-akan berasal dari personal paslon tersebut. Hal ini tentu saja bisa dilakukan dengan mudah mengingat kondisi yang sedang terjadi di tengah-tengah pandemi. Peluangnya relatif luas.

Pada hakikatnya, sukses dalam demokrasi dan sukses dalam pencegahan Covid-19 menjadi perhatian dari kita semua. Masyarakat meminta pemerintah untuk memenuhi fasilitas dan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 karena yang terpenting adalah keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Fasilitas dan protokol kesehatan tersebut berupa APD (Alat Pelindung Diri) yang lengkap baik bagi seluruh petugas maupun kepada masyarakat sebagai pencoblos. Saat pencoblosan diharapkan tidak ada kumpulan massa yang memenuhi TPS dan berbagai bantuan logoistik lainnya. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa penerapan protokol kesehatan harus betul-betul menjadi jalan baru dalam setiap tahapan pilkada hingga nantinya tidak akan menimbulkan cluster baru atau gelombang baru penyebaran Covid-19, sehingga dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat akan memberikan rasa aman dan yang kita harapkan tingkat partisipasi pemilu tetap ada pada kondisi yang baik. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan