HEADLINEKABAR DPRD

Efredi Berharap Pembangunan Semakin Masif

×

Efredi Berharap Pembangunan Semakin Masif

Sebarkan artikel ini

PANGKALPINANG — Ketua Komisi III DPRD Bangka Belitung, Efredi Effendy, berharap pembangunan semakin masif. Hal itu disampaikannya, saat melaksanakan Reses di Sun Hotel Pangkalpinang, Rabu 913/10).

Sebagai upaya menyerap masukan terkait pembangunan, Efredi dalam sambutannya mengatakan, Komisi III memiliki mitra di eksekutif, di antaranya Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BUMN (termasuk pertamina dan PT Timah), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk itu dia mengarahkan kepada peserta Reses, untuk menyampaikan berkaitan dengan pembangunan sesuai mitra kerja yang telah dipaparkan di atas.

Narasumber diundang yakni perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, dan Analis Lalulintas Dinas Perhubungan Bangka Belitung.

“Di tahun sebelumnya, di Semabung Lama, ada yang mengusulkan perbaikan jalan stapak, Alhamdulillah, bisa diakomodir, tetapi tidak semua. Karena memang tidak bisa dari TAPD, dengan alasan sebagian jalan bukan kewenangan Provinsi, tetapi Kota Pangkalpinang,” ungkapnya.

Melalui Reses sebelumnya, kata Efredi, banyak masyarakat mengeluhkan minimnya lampu penerang jalan. Dia mengarahkan supaya masalah itu dijawab langsung oleh Dinas Perhubungan, dengan begitu masyarakat mendapat jawaban yang tepat.

Lebih lanjut, Kabid Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Dinas PUPR Pemprov Bangka Belitung, Ade Setyaningsih, mengutarakan beberapa Kelurahan di Pangkalpinang masuk SK Kumuh, di antaranya Kelurahan Tamberan, Air Mawar, dan Bacang.

“Kriteria kumuh itu sebenarnya ranah Kota Pangkalpinang. Tapi kalau se Bangka Belitung hanya kumuh ringan, itu ditandai jalan berkelok yang harus diluruskan, drainase tidak berfungsi, misalnya ujung sini lancar tapi ujung sana mampet,” terangnya.

SK kumuh sendiri, dijelaskannya Ade, merupakan ketentuan pusat dan Pemprov sebagai koordinator. Sehingga pemerintah dapat mengintervensi langsung melalui tujuh program, semisalnya tidak ada lagi jalan bertanah, harus tersedia tepat persampahan, tersedia tempat air minum, drainase, ruang terbuka hijau, rumah tidak layak huni, dan jalan lingkungan.

“Tujuh kegiatan ini bisa diusulkan, untuk SK Kumuh, kalau wilayahnya di bawah 10 hektar kewenangan Kota, di atas 10 hektar sampai 15 hektar kewenangan Provinsi, dan di atas 15 hektar merupakan kewenangan pusat,” bebernya.

Dengan begitu, pihaknya mengharapkan masyarakat dapat pandangan mengenai kawasan kumuh, dan dapat mengusulkan wilayah tersebut sesuai kriteria untuk diusulkan ke dalam kawasan kumuh, dan dapat diintervensi pembangunan oleh pemerintah. (*)

Sumber : Publikasi Setwan