HEADLINERAGAM

Enam Tuntutan Warga Dipenuhi PT. GML

×

Enam Tuntutan Warga Dipenuhi PT. GML

Sebarkan artikel ini

BANGKA — Sedikitnya 6 dari 7 tuntutan warga Desa Bukit layang, Mabat, Bakam, Mangka, Dalil, Puding, Kayu Besi dan Sempan Kabupaten Bangka, dipenuhi oleh pihak perkebunan kelapa sawit yaitu PT. Gunung Maras Lestari, melalui rapat dengar pendapat di ruang rapat kantor Bupati Bangka, Kamis (17/06) pagi.

Rapat itu juga dihadiri oleh beberapa Kades dan perwakilan warga yang terdampak.

Rapat itu juga sekaligus rangkaian dari kunjungan kerja anggota DPD RI, guna menampung aspirasi warga yang terkait program plasma yang dikelola perusahaan tersebut dan juga tuntutan kepada masyarakat yang dilayangkan Pemkab Bangka sebanyak 7 poin, antara lain membangun kemitraan, hingga meminta kenaikan CSR.

Pada poin pentingnya hal itu membahas tuntutan kemitraan membangun kebun plasma dan kesejahteraan masyarakat, serta tumpang tindih kepemilikan PT GML dengan kawasan hutan.

Selain DPD RI yang hadir, pada rapat itu juga dihadiri para Kades dari Desa Bukit layang, Mabat, Bakam, Mangka, Dalil, Puding, Kayu Besi dan Sempan.rata-ratanya mereka membawa aspirasi masyarakat yang terdampak dari perkebunan itu.

Direktur PT GML, Datuk Ramli mengatakan pihaknya siap memenuhi permintaan warga tersebut, menurutnya apa yang sudah dilakukan oleh DPD RI sudah sangat bagus.

” Bagus, sangat bagus, jadi apapun yang dilakukan DPD, cuma yang harus dalami disana adalah tuntutan-tuntutan yang sudah terbit HGU lazimnya sudah tidak ada lagi,” Kata Datuk Ramli.

Untuk masalah ketimpangan lahan sendiri kata Datuk Ramli HGU yang dimiliki pihaknya sudah ada, maka kata dia jika sudah ada HGU tidak ada lagi hutan produksi, jika pun ada kata dia dalam undang-undang Omdibudslaw pihaknya berhak untuk meminta.

Masih kata Datuk Ramli, pihaknya menerima semua yang diusulkan oleh masyarakat, seperti kenaikan CSR. Bahkan dia menegaskan bersedia mengundurkan diri dari perusahaan jika tidak mampu mengatasi hal itu, seperti yang dia sampaikan dihadapan para pejabat daerah dan ketua BAP DPD RI.

” Tapi semua yang diusulkan oleh masyarakat itu kita terima. Masalah kenaikan CSR memang akan dinaikkan, tapi kan harus musyawarah dengan perusahaan lain. Sudah dibuktikan, saya kan sudah tiga kali disumpah, (mundur dari perusahaan jika tidak mampu),” tegasnya.

Sementara dilain pihak, pimpinan BAP DPD RI yaitu dr. Asyera Respati mengatakan, pihaknya akan terus memantau permasalahan ini, karena kata dia sudah dilakukan kesepakatan bersama antara pihak-pihak terkait.

” Sebagai pimpinan BAP DPD RI, bersama senator dari Babel, nanti kita sebagai tugas BAP DPD RI kami adalah memantau apa yang kami kerjakan hari ini, jadi bukan kami tinggalkan. Tapi bersama-sama dengan yang hadir disana untuk mempertanggung jawabkan apa yang sudah mereka katakan dan sampaikan didepan publik tadi, kira-kira itu yang bisa kami lakukan, menjembatani aspirasi daerah dan menyelesaikan permasalahannya. Nanti kita lihat dalam prosesnya dan dalam progresnya kedepan, karena ini segala macamnya ada politik dinamikanya,” ungkapnya.

Kades Bukit Layang, Andry, mewakili dari 8 Desa tersebut berharap tindak lanjut dalam hal ini bisa dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait, karena menyangkut kesejahteraan masyarakat.

” Kami harapkan dari 8 Desa ini tindak lanjut dari poin yang disampaikan, dilaksanakan dan ditindak lanjuti oleh masing-masing stekholder, terutama Pemprov, Pemkab dan instansi lain. Karena apa? Ini untuk kesejahteraan masyarakat, apalagi dimasa pandemi ini, dan kami yakin perusahaan akan menindak lanjuti, karena ini menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat,” kata Andry.

Hingga rapat usai, dikabarkan akan dilakukan pertemuan kembali antara pihak PT GML bersama para masyarakat dan pimpinan wilayah, selambat-lambatnya 30 hari setelah rapat hari ini.

Berikut hasil kesepakatan rapat tersebut :

1. PT. GML bersepakat membangun kemitraan dengan masyarakat melalui program perkebunan masyrakat (kebun plasma) tanggung jawab sosial, dan lingkungan perusahaan serta penyerapan tenaga kerja lokal.

2. Pemerintah Kabupaten Bangka akan mengagendakan kembali pertemuan bersama dengan PT. GML dan perwakilan masyarakat terdampak selambat-lambatnya 30 hari setelah rapat hari ini dilaksanakan dan akan mempertajam kembali kesepakatan dalam rapat koordinasi pada 8 Juni lalu, khususnya terkait hal-hal berikut :

a. Rencana pelaksanaan program kebun plasma, khususnya permasalahan penyediaan lahan dan jumlah desa yang terdampak
b. Jumlah tenaga kerja skill dan non skill di 8 Desa yang terdampak akan direkrut oleh PT. GML

3. Pemerintah daerah provinsi Bangka Belitung menyepakati untuk segera menindak lanjuti pengaduan masyarakat terkait indikasi tumpang tindih lahan PT. GML dengan kawasan hutan dan PT. Timah dalam kurun waktu 30 hari setelah rapat hari ini.

4. Perwakilan masyarakat dari 8 Desa akan membuat surat pernyataan terkait komitmen dalam menyediakan tenaga kerja lokal dan akan ditindak lanjuti oleh PT. GML dalam bentuk penerimaan tenaga kerja lokal.

5. PT. GML berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yaitu sebesar 1 persen sampai dengan 2 persen dari keuntungan bersih perusahaan sesuai Perda provinsi Babel nomor 7 tahun 2012.

6. Pemerintah Kabupaten Bangka berkomitmen untuk mengawasi alokasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dilakukan oleh PT. GML maupun perusahaan lainnya (PT. PAL dan PT. THEP) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. (Randhu)