oleh

Gegara Ini, Warga Pesisir Datangi Kantor Lurah Tanjung Ketapang

BANGKA SELATAN —  Puluhan warga nelayan yang tergabung di 9 Rukun Tetangga, Lingkungan 3 Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, menolak rencana beroperasi ponton isap produksi di area pesisir laut setempat.

Tokoh masyarakat nelayan lingkungan 3, Kelurahan Tanjung Ketapang, H. Hasan mengungkapkan, penolakan itu atas dasar keresahan warga adanya dugaan kegiatan pengumpulan tanda tangan untuk dukungan rencana beroperasinya PIP ke zona keluar masuknya jalur nelayan.

“Keresahan warga dalam arti benar-benar maksimal informasi itu, yang jadi masalah dari informasi tersebut bahwa yang menandatangani itu orang yang tidak terdampak langsung dari rencana kegiatan PIP di zona itu,” ungkap H. Hasan, saat pertemuan di Kantor Lurah Tanjung Ketapang, Senin (29/3), yang dihadiri Camat Toboali, Sumindar dan Lurah Tanjung Ketapang, Dedi Sutra.

Dikatakan H. Hasan, adanya yang setuju dan tidak setuju adanya PIP di zona nelayan tersebut dan apabila tetap dilakukan penambangan dikwatirkan akan terjadi bentrok fisik dilapangan. Sebab, masyarakat nelayan sampai kapanpun menolak aktivitas tambang laut di wilayah zona keluar masuk nelayan. 

“Kalau saya pribadi menolak, karena saya nelayan, dan itu mengganggu aktifitas keseharian nelayan. Kalau diluar jalur aktivitas nelayan silahkan, yang penting bukan di zona kami, dan harapannya semoga kedepan tidak ada penambangan. Jadi ini inisiatif bertemu dengan pak Lurah dan pak Camat,” bebarnya.


Terkait adanya Kapal Isap Produksi, menurut ia belum masuk zona nelayan diwilayahnya. Namun, diakuinya sudah mulai kelihatan KIP diwilayah laut Toboali. Dia berharap kedepan, bagaimana sosialisasi pihak terkait ke masyarakat khususnya masyarakat nelayan Lingkungan 3, Kelurahan Tanjung Ketapang.

“Banyak juga yang menyatakan penolakan, dan masalahnya sejauh ini adanya forum yang terbentuk membuat masyarakat Tanjung Ketapang bertanya-tanya, tidak ada keterbukaan dan kejelasan dan tidak ada sosialisasi, apalagi dengan saya juga tidak pernah,” kata dia.

Hal senada disampaikan Sugiyanto, Ketua RT 08, RW 08 Kelurahan Tanjung Ketapang. Dia meminta kepada Pemerintah Daerah agar lebih terbuka, tegas dan profesional, dalam menyikapi permasalahan tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. 

“Bahwa tokoh agama, tokoh masyarakat nelayan, tokoh kepemudaan serta masyarakat umum, khususnya saya di RT 8 Lingkungan 3, menyatakan sikap menolak dengan tegas tentang rencana beroperasi ponton isap produksi di area wilayah kami,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Camat Toboali, Sumindar mengatakan, inti permasalahan adalah warga keberatan adanya aktivitas oknum RT, RW diwilayah tersebut, yang dikabarkan melakukan pengumpulan tandatangan persetujuan rencana beroperasi PIP masuk di perairan Kelurahan Tanjung Ketapang.

“Masyarakat tidak setuju, dan minta difasilitasi agar bisa berdialog dengan PT Timah. Masyarakat meminta ada pertemuan secara terbuka antara pelaku penambang, forum yang dibentuk masyarakat penerima konpensasi dan lain-lainnya, yang berhubungan dengan penambangan,” kata Sumindar. 

Sumindar mengaku tidak mengetahui adanya rencana masuknya PIP tersebut. Oleh karena itu, atas nama pemerintah daerah akan segera menyampaikan kepada RT dan RW, untuk tidak langsung terlibat dalam kegiatan penambangan baik PIP dan KIP di zona nelayan Tanjung Ketapang. 

“Belum tahu juga, dan baru tau hari ini, karena secara umum ngak paham. Intinya kami sebagai aparat pemerintah, baik Kelurahan dan Kecamatan, menjaga Kamtibmas. Jadi misalkan setuju dengan penambangan, ya harus bijaksana. Dan yang tidak setuju juga bijaksana, karena semuanya boleh punya pendapat apapun,” demikian Sumindar. (Yusuf)

Komentar

Tinggalkan Balasan