oleh

Gepaksi Desak Kejari Bateng Selesaikan Kasus Korupsi

BANGKA TENGAH — Gerakan Pemuda Anti Korupsi ( Gepaksi) mempertanyakan lambatnya Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus ( DAK), Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati Desa Namang, yang diduga melibatkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bateng, AI.

Rombongan Gepaksi ini diterima langsung oleh Kasi Pidsus Izhar, Kasi Intel Fauzan, Kasi Pidum Agustono Harun, dan Kasi Pengelolaan BB dan BR. Audiensi Gepaksi dan Kejari Bateng ini digelar di Ruang Aula Kejari Bateng.

Winarno salah seorang perwakilan Gepaksi Bateng mengatakan, kasus dugaan korupsi yang terjadi di Bangka Tengah, khususnya yang melibatkan pejabat daerah dalam pengunaan Dana Alokasi Khusus untuk pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati di Desa Namang, agar tidak berlarut-larut.

“Atas nama masyarakat Bangka Tengah, mempertanyakan kasus korupsi yang sampai saat ini kami anggap lamban dan berlarut – larut. Sedangkan kasus ini sudah lama dan penetapan tersangka sudah ditetapkan oleh pihak kejaksaan, tetapi yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan. Dan ini menjadi pertanyaan yang besar bagi kami, apakah ada intervensi atau memang sangaja di ulur-ulur? Seolah – olah kejaksaan ini mandul, dan saya berharap penanganan kasus korupsi di Bateng tidak berlarut-larut,” ungkap Winarno kepada awak media, usai beraudensi dengan Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, Selasa (19/03/2019).

Dikatakannya, saat ditanyakan kenapa berlarut – larutnya kasus ini? Pihak kejaksaan beralasan belum mendapatkan surat keterangan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan Provinsi (BPKP) Babel.

“Alasan mereka belum mendapat surat keterangan kerugian negara dari BPKP Babel, itu bukan satu alasan dalam penanganan kasus. Berarti koordinasi antara dua lembaga Kejari Bateng dan BPKP kurang harmonis. Kita sebagai masyarakat berharap dua lembaga Negara ini saling bersinergi, sehingga tidak menggangu penanganan kasus korupsi yang terjadi di Bateng,” tuturnya.

Dirinya juga menambahkan, jika kasus dugaan korupsi ini tidak juga dituntaskan dan berkasnya tidak juga dinaikkan ke persidangan, maka pihaknya siap mempressure pihak – pihak terkait, untuk membantu pengungkapan kasus itu.

“Kalau kasus ini tidak tuntaskan juga dan di undur atau di diamkan, kami siap mengawal dan mempressur pihak-pihak terkait untuk membantu penanganan kasus itu,” tambahnya.

Sementara itu, Izhar Kasi Pidsus Kejari Bateng mengatakan, pengungkapan kasus dugaan korupsi di Bateng salah satunya Pembangunan Keanekaragaman Hayati Hutan Pelawan Namang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2018.

“Dalam kasus ini, kita telah menetapkan satu tersangka inisial AI. Apakah tersangkanya bertambah? Kami masih melakukan penyidikan,” ungkapnya.

Masih kata Izhar, pihak kejaksaan tidak berniat atau beri’tikad menunda – nunda proses hukum kasus itu, seperti yang kawan-kawan Gepaksi sampaikan, penanganan kasus terus berjalan sampai dengan saat ini.

“Kami tidak menunda – nunda dalam penanganan kasus ini, penyidikannya masih terus berjalan. Malahan kita juga masih menunggu surat tentang kerugian negara yang dikeluarkan oleh BPKP, sudah kami surati tertanggal 2 April 2018 lalu, sampai saat ini tidak ada titik terang walaupun ada ekspos di kantor tersebut. Kita masih menunggu surat dari BPKP ini untuk menyatakan kerugian negara dalam kasus tersebut,” tuturnya.

Ia menambahkan dugaan penyalahgunaan dana DAK Kementerian Lingkungan Hidup maksudnya tidak tepat sasaran dengan pagu dana proyek sebesar Rp 1,492.481.000,-

“Ancaman hukuman minimal 1 tahun dan maksimal seumur hidup,” ucapnya.

Soal penahanan tersangka, menurut Izhar tidak secara otomatis tersangka ditahan. Namun sepengetahuannya, yang bersangkutan sangat kooperatif dan tidak menghilangkan barang bukti, termasuk wajib lapor.

“Walaupun sebagai tersangka, namun kewajiban AI sebagai ASN diharapkan maklum. Kecuali tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, maka wajib kita tahan. Kita bekerja disini tidak asal – asalan, kita harus hati – hati. Satu surat tentang kerugian negara, surat keterangan dari BPKP,” tukasnya. (Yan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed