oleh

Green Boys Tolak Aktivitas Tambang di Terentang, Kabid Waskip PT Timah : Itu IUP-nya Legal !

BANGKA — Aktivitas penambangan laut menggunakan Kapal Isap Produksi atau KIP kembali menuai pro dan kontra. Kali ini terjadi di perairan Terentang, tepatnya di depan objek wisata Pantai Lepar Kelurahan Mantung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka.

Empat KIP itu adalah KIP Mega Fajar, KIP Lamora dan KIP Cinta 1 yang merupakan mitra PT Timah, sementara satu unitnya lagi merupakan milik PT Timah.

Pasalnya, meski beroperasinya KIP itu sesuai prosedur memiliki legalitas dari Perusahaan BUMN PT Timah, membuat sekelompok pemuda yang menamakan mereka Komunitas Pecinta alam dan sadar wisata “Greenboy” tetap menolak aktivitas tersebut.

Bahkan, mereka sampai membuat spanduk yang cukup besar guna menolak tambang laut tersebut.

Berdasarkan pantauan kabarbangka.com, Senin (14/9) sore, memang benar empat KIP sedang beroperasi tak jauh dari bibir pantai Lepar, tiga diantaranya merupakan mitra binaan dari PT Timah dan satu unit merupakan milik PT Timah.

Juan, selaku pengelola tempat wisata itu mengaku pihaknya tidak setuju tentang aktivitas tersebut, dia juga mengaku sudah mengajukan penolakan tersebut kepada pemerintah setempat.

” Jangan ada aktivitas tambang KIP maupun PIP, penolakan sudah kami ajukan ke Camat, ke Dewan Komisi II, ke PT Timah belum, karena mereka gak ada respon,” Ungkap Juan ketika ditemui di pantai Lepar, Senin (14/9) petang.

Disamping itu, Juan juga mengaku pihaknya juga tidak ada sosialisasi maupun kompensasi apapun sebelum beroperasinya empat KIP tersebut.

” Belum ada kasih kompensasi, sudah hampir dua minggu, sosialisasi secara umum juga tidak ada. Karena di khawatirkan nanti Rajuk menyusul kalau ada ini (KIP),” kata Juan.

Sementara Camat Belinyu Syarli Nopriansyah ketika dihubungi via pesan Whatsapp, menanggapi hal tersebut. Menurut dia, wilayah tempat beroperasinya KIP tersebut merupakan IUP penambangan.

” Terkait masalah beroperasinya KIP yang ada di Terentang, yang pertama kami sampaikan memang ada pro dan kontra dari masyarakat terkait permasalahan ini. Terkait perizinan itu adalah IUP PT Timah, secara Perda zonasinya juga itu kawasan IUP penambangan, jadi kewenangannya ini adalah PT Timah. Kami dari Camat hanya bisa menyampaikan kepada pemilik IUP, bahwa ada pro dan kontra dari masyarakat,” kata Syarli, Senin siang.

Terpisah juga, Kabid Waskip PT Timah Ronanta juga membenarkan adanya aktivitas itu, dia menegaskan pihaknya bekerja dengan sesuai ketentuan aturan yang berlaku.

” Sudah jalan sesuai SPK di IUP PT Timah, itu ada PT Timah dan mitranya beroperasi di IUP-nya yang legal ! Terkait lingkungan PT Timah juga sudah memiliki AMDAL yang harus dipatuhi dan dilaksanakan ketika beroperasi,” Ungkap Ronanta. (Randhu)

Komentar

Tinggalkan Balasan