oleh

Hak Jaminan Kebendaan Yang Lebih Sesuai Untuk Saham Antara Fidusia dan Gadai

Pelaku usaha seringkali membutuhkan dana dari bank dan pihak ketiga lainnya untuk menjalankan usahanya. Perseroan terbatas merupakan salah satu harta kekayaan yang dapat menjadi komitmen bank untuk pendanaan. Saham adalah properti pribadi yang bersifat benda bergerak dan tidak dapat diraba yang dapat dialihkan ke orang lain.

Kepemilikan seseorang atas perseroan terbatas diwakili melalui saham. Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa saham dapat dijadikan anggunan dengan gadai atau jaminan fidusia. Hanya saham atas nama dan bukan saham atas tunjuk yang dapat diterbitkan oleh perseroan terbatas. Sertifikat saham menunjukkan siapa yang memiliki saham.

Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi juga harus mencatat pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki setiap pemegang saham, nama dan alamat orang atau badan hukum yang memiliki hak gadai, saham atau yang menjadi penerima jaminan fidusia, serta tanggal diperolehnya hak gadai atau pendaftaran fidusia.

Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, merupakan salah satu hak yang terkait dengan saham yang juga dimiliki oleh pemegang saham. Serta hak untuk menerima pembayaran dividend dan sisa kekayaan hasil likuidasi.

Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UUPT, yang berhak menghadiri RUPS adalah pemegang saham atas kuasanya. Hal ini sejalan dengan asas hukum bahwa pengalihan hak suara tidak mungkin dilakukan secara terlepas atau terpisah dari kepemilikan atas saham.

Berdasarkan Pasal 60 Ayat 4 UUPT, hak suara atas saham tetap berada pada pemegang saham dan tidak beralih kepada pemegang gadai atau penerima fidusia pada saat peletakan jaminan atas saham. Untuk memastikan kesesuaian dengan asas hukum, yaitu bahwa tidak mungkin untuk menggunakan hak suara secara terlepas dari kepemilikan atas saham, menurut penjelasan pasal ini.

Artinya, jika saham tersebut dijaminkan dengan jaminan fidusia, asas hukum ini menimbulkan masalah. Kepemilikan hak suara juga harus dialihkan karena jaminan fidusia adalah kepemilikan hak milik atas kepercayaan.

Namun penerima fidusia tidak memiliki hak suara atas saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat 4 UUPT. Akibatnya, ketentuan dan penerapan UU Fidusia dan UUPT tidak sejalan. Meskipun atas dasar kepercayaan, jika fidusia merupakan perpindahan hak milik, pengenaan saham oleh pemegang fidusia juga harus tunduk pada aturan yang mengatur tentang pemindahan hak atas saham.

Ini termasuk kewajiban untuk melakukan penawaran sebelumnya kepada pemegang saham lain, kewajiban untuk mendapatkan izin dari organ perseroan terbatas, dan kewajiban untuk mendapatkan izin dari otoritas yang sesuai dengan undang-undang. Penjamin fidusia harus mendaftarkan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia setempat. Hal ini menjadi sulit dilaksanakan apabila pemberi fidusia saham adalah investor asing.

Selanjutnya, saham juga dapat diagunkan dengan cara gadai. Menurut prinsip-prinsip gadai, saham harus dijaminkan kepada pemegang gadai dan pihak ketiga harus diberitahu tentang janji tersebut.

Pihak ketiga yang dimaksud adalah perseroan terbatas, yang sahamnya telah digadaikan oleh pemberi gadai. Sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) UUPT, penggadaian saham juga harus berlaku pada daftar pemegang saham perseroan terbatas yang bersangkutan.

Berbeda dengan fidusia, gadai tidak mencakup kepemilikan saham pemegang gadai, sehingga memungkinkan pemberi gadai untuk menggunakan hak suara dalam RUPS sebagai pemegang saham. Hal ini tentu saja melindungi pemegang gadai, terutama dalam hal pemegang gadai gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan akad pokok karena pada saat itu pemegang gadai tentunya ingin mengendalikan hak suara RUPS atau bahkan keputusannya.

Pemberian kuasa kepada pemegang gadai untuk memberikan suara dalam RUPS merupakan solusi yang dapat dilakukan, apabila pegadaian terbukti dirugikan atau cedera janji sesuai dengan perjanjian pokoknya. Sesuai dengan Pasal 85 UUPT ayat (1) yang mengatur bahwa pemegang saham atau kuasanya dapat memberikan suara dalam RUPS.

Selain itu, pemberi gadai biasanya memberikan kuasa untuk menjual kepada pemegang gadai, sehingga jika pemberi gadai melanggar janjinya, ia dapat menjual sahamnya tanpa kehadiran pemberi gadai. Sesuai ketentuan Pasal 1155 KUHPerdata, hal ini juga sejalan dengan prinsip parate executie.

Pemegang gadai dapat langsung melakukan eksekusi gadai dengan cara penjualan objek gadai. Meskipun saham merupakan benda bergerak yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, namun ada beberapa kendala yang harus dihadapi sebelum menempatkan jaminan fidusia pada saham.

Oleh karena itu, lembaga jaminan yang lebih tepat untuk agunan saham adalah gadai saham atau surat saham sebagai bukti pemilikan saham kepada pemberi gadai. Memberitahukan kepada perseroan yang memiliki saham, bahwa saham yang dimiliki sedang digadaikan.

Dan memberikan surat kuasa kepada pemegang gadai untuk memberikan suara di dalam RUPS kepada pemegang gadai yang dipakai pemegang gadai, pada saat pemberi gadai atau debitur tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perikatan pokoknya. (*)