oleh

IJTI Sampaikan Petisi Menolak RKUHP

JAKARTA — Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, menyampaikan pendapatnya terkait rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang ramai diperbincangkan belakangan ini.

Dalam pernyataan sikap IJTI yang diterima redaksi pada Selasa (24/09/2019), IJTI berpendapat DPR periode 2014-2019 berencana mengesahkan RKUHP akhir bulan September ini. Jika RKUHP ini disahkan menjadi Undang-Undang, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers yang tengah tumbuh dan berkembang di tanah air.

Pasal-pasal dalam RKUHP akan berbenturan dengan UU Pers, yang menjamin dan melindungi kerja-kerja pers.

Kemerdekaan Pers dan kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi dalam demokrasi.

Tanpa kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi maka demokrasi yang telah diperjuangkan dengan berbagai pengorbanan, akan berjalan mundur.

Keberadaan pasal pasal karet di KUHP akan mengarahkan kita pada praktik otoritarian seperti yang terjadi di era Orde Baru yang menyamakan kritik pers dan pendapat kritis masyarakat sebagai penghinaan dan ancaman kepada penguasa.

PASAL-PASAL YANG MENGANCAM KEBEBASAN PERS ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. PASAL 219 TENTANG PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN

2. PASAL 241 TENTANG PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH

3. PASAL 247 TENTANG HASUTAN MELAWAN PENGUASA

4. PASAL 262 TENTANG PENYIARAN BERITA BOHONG

5. PASAL 263 TENTANG BERITA TIDAK PASTI

6. PASAL 281 TENTANG PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN

7. PASAL 305 TENTANG PENGHINAAN TERHADAP AGAMA

8. PASAL 354 TENTANG PENGHINAAN TERHADAP KEKUASAAN UMUM ATAU LEMBAGA NEGARA

9. PASAL 440 TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK

10. PASAL 444 TENTANG PENCEMARAN ORANG MATI

Presiden Joko Widodo sudah meminta agar pengesahan RKUHP ini ditunda dan tidak harus dipaksakan untuk disahkan oleh DPR periode sekarang. Namun, jika DPR tetap bersikeras mengesahkan RKUHP ini, RKUHP akan tetap berlaku meskipun presiden sebagai kepala negara tidak menandatanganinya.

Situasi ini menunjukkan adanya darurat kebebasan pers!! RKUHP ini bisa akan dijadikan alat untuk membungkam pers yang kritis!!

Tidak ada cara lagi selain kita harus MENOLAK !! Insan pers, penggiat demokrasi dan seluruh lapisan masayarakat harus bersatu bersama-sama MENOLAK RKUHP !!

Melalui petisi ini Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengajak seluruh elemen pers dan seluruh lapisan masyarakat menolak RKUHP !!

Demikian pernyataan sikap Pengurus Pusat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, yang terautentifikasi Yadi Hendriana selaku Ketua Umum, dan Indria Purnama Hadi selaku Sekretaris Jenderal.

Terpisah, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Provinsi Bangka Belitung, Joko Setyawanto, menyatakan RKUHP yang akan disahkan oleh DPR RI itu sangat meresahkan kalangan jurnalis.

“Ketika kami resah menghadapi ancaman terhadap kebebasan pers. Kami tidak sedang bersikap pragmatis dan opurtunis, karena dialam demokrasi. Pers adalah pilar ke-4 yang menjadi mata, telinga, mulut dan hati masyarakat. Informasi dan fakta yang dibutuhkan masyarakat selaku pemegang kedaulatan tertinggi sangat bergantung pada independensi pers,” kata Joko.

Joko mengaku sepakat dengan revisi KUHP yang sudah usang, namun tidak dengan pemaksaan yang didasarkan pada naskah akademik yang disusun pada tahun 1963.

“Saya pribadi sepakat KUHP kita sudah usang dan perlu direvisi, tapi tidak dengan memaksakan didasarkan naskah akademik yang disusun pada tahun 1963, hasil seminar hukum nasional pertama di Semarang. Karena sudah tidak relevan dengan perkembangan peradaban saat ini, sehingga tidak aneh ketika banyak muncul pasal-pasal karet nan kontroversial dan multi tafsir,” demikian Joko. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed