oleh

Ini Alasannya, Mengapa Media Harus Terverifikasi?

JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Chairudin Bangun mengatakan, sebuah media tidak harus terverifikasi untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah, melainkan permintaan dari pemerintah itu sendiri.

“Ya, tidak juga, itu terserah dari Pemerintah Provinsi, Kota, maupun Kabupaten itu sendiri. Karena beberapa daerah itu ada Peraturan Gubernurnya, yang harus terverifikasi faktual untuk diajak kerjasama,” ungkap Hendry Ch Bangun, saat menerima kunjungan Bidang Humas Pemkot Pangkalpinang bersama sejumlah wartawan, di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jum’at (06/09/2019) kemarin.

Ketika ditanya kepada yang membuat aturan terverifikasi tersebut, itu alasannya karena masalah anggaran APBD.

“APBD itu kan uang negara, pengelolaannya juga harus sesuai ditetapkan oleh negara. Misalnya, perusahaan itu harus berbadan hukum yang memiliki NPWP, serta punya surat ijin usaha perdagangan. Selain punya akte juga harus ada surat dari Keputusan Kemenkumham,” kata dia.

Dikatakan Hendry, selain dari masalah anggaran APBD, pihak pemerintahan juga punya alasan lain, kenapa harus bekerja sama dengan perusahaan pers yang terverifikasi?

“Karena memang ada pengalaman di Bengkulu dan Papua. Ketika di cek oleh BPK, temuan yang dari media itu kadang terbit kadang tidak. Medianya juga tidak jelas. Sehingga pemerintah kabupaten itu, orangnya disuruh mengembalikan uang 5 miliar. Kan kasihan itu bagian Humasnya. Karena itu sudah termasuk korupsi dan bisa dipidana. Karena itu mereka punya alasan tersendiri,” jelas Hendry.

Selain dari Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun, juga turut dihadiri Ahmad Djauhar, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, Dan Ratifikasi Pers. (Mg/1)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed