oleh

Iskandar Imbau Anggota Dewan Tidak Melakukan Dinas Luar

BANGKA — Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Iskandar mengatakan, dirinya sudah mengimbau kepada anggota dewan untuk tidak melakukan dinas luar. Hal itu disampaikan Iskandar, menyikapi masih adanya anggota DPRD Kabupaten Bangka, yang masih berada di luar daerah, di tengah merebaknya penyebaran virus corona atau Covid-19.

“Yang jelas saya sudah mengimbau kepada kawan-kawan di DPRD Kabupaten Bangka, mulai minggu ini sampai tanggal 1 April tidak melakukan dinas luar. Standby di kantor bisa, standby di rumah bisa, datang menyapa masyarakat bisa, tidak masalah, yang penting tidak melaksanakan dinas luar,” tegasnya di Sungailiat, pada Senin (23/03/2020) malam.

Disinggung masih ada anggota DPRD Kabupaten Bangka yang berada di luar daerah, yaitu di Kota Tanggerang, pria yang akrab disapa Sidi ini menegaskan, bahwa oknum anggota dewan itu sedang ada kegiatan keluarga.

“Kebetulan minggu kemarin melaksanakan dinas luar. Setelah hari ini saya buat dan saya tandatangani imbauan, dia belum bisa pulang, dikarenakan ada urusan keluarga. Studi banding sudah selesai, cukup sampai hari Sabtu kemarin,” kata dia.

Pemkab Bangka sudah menganggarkan dana sebesar 38 milyar rupiah, untuk penanggulangan Covid-19. Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, bahwa anggaran itu bersumber dari Dana Insentif Daerah atau DID.

“(Sumber dana) itu dari DID. Itu (dibagikan) semua aparatur yang terlibat dalam proses penanganan antisipasi virus corona, khususnya di Kabupaten Bangka,” bebernya.

Iskandar menegaskan, bahwa dia sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, untuk melakukan pengecekan kesehatan terhadap siapa saja yang akan masuk ke kantor DPRD Kabupaten Bangka. Hal itu dilakukan, guna mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, yang paling utama adalah kantor. Kedua, apabila ada tamu-tamu yang akan berkunjung ke kantor DPRD Kabupaten Bangka. Ketiga, tanggal 30 Maret ini Paripurna Pengesahan APBD 2019. Jadi harus steril, undangannya juga saya mohon kepada Sekwan tadi siang, harus dibatasi. Tidak seperti yang telah lalu, Kades, Lurah, Camat, dan tokoh-tokoh agama, partai politik diundang. Kalau paripurna kali ini dibatasi sampai camat saja,” bebernya.

Dikatakannya, pemeriksaan kesehatan terhadap tamu undangan yang akan hadir di Rapat Paripurna akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan, bahkan dua hari sebelum pelaksanaan Rapat Paripurna.

“(Pemeriksaan kesehatan) ada, saya sudah perintahkan Dinas Kesehatan untuk standby di Kantor, dari mulai dua hari sebelum Paripurna,” kata dia. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed