BANGKA — Ketua PWI Kabupaten Bangka terpilih, Zuesty Novianti, berharap tidak ada lagi diskriminasi terhadap wartawan yang wilayah peliputannya di lingkungan Pemkab Bangka.
Dalam rilis yang diterima redaksi, dugaan diskriminasi terhadap wartawan itu diduga lantaran adanya ketidaksenangan oknum pegawai di Pemkab Bangka kepada para awak media.
“Saya sudah sering mendapat keluhan dari para rekan – rekan wartawan, mengenai sikap diskriminasi yang dilakukan oknun pegawai honorer di Pemkab Bangka. Saya pun tak mengerti kapasitasnya, memang diintruksikan atau atas inisiatif dirinya sendiri,” ungkap Zuesty, Sabtu (16/1).
Menurutnya, PWI Kabupaten Bangka meminta kepada Bupati Bangka untuk mengambil sikap, dan menyudahi permasalahan diskriminasi wartawan yang disinyalir dilakukan oleh oknum pegawai honorer di Pemkab Bangka.
“Kita meminta Bupati Bangka menyudahi permasalahan diskiriminasi ini. Jangan sampai permasalahan ini berlarut – larut, sehingga nanti tercipta ketidakharmonisan antara Pemda dan Pers,” tegasnya.
Seperti halnya dalam peliputan suntik vaksin perdana yang diselenggarakan di RSUD Depati Bahrin Jum’at (15/1) kemarin. Kekecewaan dilontarkan para awak media, lantaran tidak diberikan ruang untuk mendokumentasikan kegiatan.
“Inikan bukan kegiatan dadakan. Sudah disusun sedemikian rupa oleh penyelenggara. Dan kita tahu, masyarakat menunggu informasi ini. Mereka (masyarakat – red) ingin melihat, ketika para pejabat disuntik vaksin. Karena tidak bisa menyaksikan langsung, ya, diharapkan para awak media memberikan informasi buat masyarakat luas. Tapi kenapa dibatasi 2 media saja yang melakukan live streaming? Kenapa tidak seperti di lokasi lain, penyelenggara sudah memberikan ruang untuk para awak media mendokumentasi?” bebernya.
Zuesty berharap Pemerintah Daerah dapat lebih bijak menyikapi dan mengakomodir seluruh insan Pers yang ada di wilayahnya.
“Jangan (wartawan) dikubu – kubukan. Mereka sama tugasnya, walaupun medianya berbeda – beda. Malah mereka rata – rata sudah memiliki sertifikat kompetensi wartawan. Jangan hanya karena ada ketidaksukaan dengan sikap wartawan, jadi mereka didiskriminasi. Kan, gak lucu kedengerannya. Kalau masalah berita itu hak masing – masing wartawan. Mereka mau ambil sudut mana dalam mengulas berita? Itu sah-sah saja. Asalkan tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik, atau aturan lain yang terkait dengan Pers,” kata dia.
Ia juga berpesan para pejabat di wilayah Pemkab Bangka, untuk tidak menutup diri dengan keberadaan wartawan.
“Dari awal saya sudah ingatkan. Jangan takut dengan wartawan. Kenapa harus menutup diri? Kecuali, konteks wartawannya datang dengan tujuan di luar pemberitaan. Itu sudah di luar profesinya. Jangan takut juga untuk melaporkan, ketika ada kawan – kawan kami yang melenceng dari tugas jurnalisnya, atau menyebabkan narasumber mendapat tekanan,” demikian Zuesty. (Romlan)
