HEADLINEOPINI

Jangan Takut Bicara Kebenaran

×

Jangan Takut Bicara Kebenaran

Sebarkan artikel ini

Penulis seringkali mendengar koreksi dan kritikan terhadap kinerja pers. Mulai dari standar kerja jurnalistik, proses rekruitmen wartawan, sampai dengan konten di media massa. Paling sering ditanya adalah konten-konten di media siber.

Namun dengan berbagai alasan dan pertimbangan, tidak banyak masyarakat yang berani menyampaikannya saran dan kritik itu secara terbuka. Kebanyakan hanya ngobrol face to face, atau by phone.

Mengutip pendapat Hendry Chairudin Bangun, Ahli Pers yang pernah menjabat Komisioner Dewan Pers dan Sekretaris Jenderal PWI Pusat, juga tokoh pers sudah puluhan tahun bergelut di dunia jurnalistik, bahwa narasumber berita tidak dapat dipidana, karena karya jurnalistik tidak bisa dikriminalisasi.

Dengan catatan, berita atau karya jurnalistik itu dimuat di media berbadan hukum perusahaan pers atau yang berkaitan dengan jurnalistik.

Menurutnya, narasumber merupakan bagian dari proses jurnalistik, yang hasilnya berupa karya jurnalistik. Karena itu, penanganannya dilakukan melalui Undang-Undang Pers, yakni melalui mekanisme hak jawab melalui media massa yang memuat karya jurnalistik itu. Barang buktinya juga karya jurnalistik.

Jadi apabila ada pihak yang mengadu ke polisi, polisi akan meminta pendapat Dewan Pers. Pengadu berhak atas hak jawab apabila pernyataan narasumber dianggap merugikan atau media itu membuat berita tidak berimbang.

Merujuk ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Pers, masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.

Masyarakat dapat memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers, menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

Merujuk kepada Pasal 17 Undang-Undang Pers dan pendapat ahli pers di atas dapat disimpulkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika masyarakat ingin menyampaikan saran dan kritik terhadap pers, penguasa atau pengusaha.

Jangan takut bicara tentang kebenaran, karena kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Namun demikian, kebebasan tetap dibatasi oleh aturan dan etika.

Merujuk pada Pedoman Pemberitaan Media Siber, pada dasarnya berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi. Kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

Sesuai perintah Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pers, wartawan memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik yang selanjutnya disingkat KEJ, adalah himpinan etika profesi kewartawanan.

Tanpa KEJ, maha benar wartawan dengan segala beritanya. Jika tidak ada KEJ, mungkin setiap hari ada wartawan yang masuk penjara karena dilaporkan oleh pihak yang dirugikan oleh pemberitaan.

Masyarakat yang dirugikan oleh pemberitaan dapat menyampaikan hak jawab atau hak koreksi kepada redaksi media yang bersangkutan, mengadukan kepada Dewan Pers, atau melaporkan pemberitaan tersebut kepada pihak berwenang lainnya. (*)