oleh

JPU Minta Majelis Hakim Menolak Eksepsi PH Terdakwa

BANGKA — Kepala Kejaksaan Negeri Bangka, melalui Kasi Pidum M. Rizal mengungkapkan, tangapan Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa Dk dan Her yang disampaikan pada sidang sebelumnya, pada intinya meminta Majelis Haki menolak eksepsi tersebut.

“Pada intinya Eksepsi PH sudah masuk ke dalam materi pokok perkara, dan JPU meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi PH,” ungkap M. Rizal, Kamis (06/02/2020).

Senada dikatakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Sungaliat, melalui Humas Raden Narendra Mohni, bahwa acara sidang hari ini adalah tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi PH terdakwa.

“Untuk perkara DK dan Herm, acara hari ini adalah tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi terdakwa. Pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan, agar majelis hakim menolak seluruh eksepsi terdakwa yang disampaikan melalui penasihat hukumnya, dan mohon agar melanjutkan persidangan perkara tersebut.

Terhadap hal tersebut, lanjut dia, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sela hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020.

Dikabarkan sebelumnya, pada sidang yang digelar Selasa (04/02/2020) lalu, penasehat hukum terdakwa DK dan Her, dari Kantor Hukum Firdaus Djuwaid & Rekan, menyampaikan Eksepsi (Pembelaan) atas dakwaan Jaksa Penutut Umum terhadap kliennya.

Pada intinya, penasehat hukum terdakwa meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Alasannya, penasehat hukum terdakwa menilai dakwaan JPU tidak jelas dan kabur.

DK dan Her duduk di kursi pesakita Pengadilan Negeri Kelas 1B Sungailiat, lantaran didakwa dengan dua dakwaan alternativ.

Pada dakwaan Kesatu, terdakwa DK dan Her, warga Desa Baturusa, Kecamatan Merawang, didakwa melanggar Pasal 78 ayat (3) Juncto Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Pada dakwaan Kedua, terdakwa DK dan Her didakwa melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf b Juncto Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed