oleh

Junaidi Surya Sebut Kasusnya Sudah SP3, Penyidik : Kapan SP3 Dan Siapa Yang SP3?

Villa berlantai 2 diduga milik Junaidi Surya alias Pit Jun, di kawasan hutan lindung Bubus, Dusun Pejem, Desa Gunung Pelawan, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka

BANGKA — Tersangka perkara Perusakan Hutan Lindung di Desa Pejam, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, yang ditangani penyidik Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera, Junaidi Surya alias Pit Jun menyatakan, kasus yang sempat menyeret dirinya menjadi tersangka itu sudah lama dihentikan alias SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), dengan alasan tidak cukup bukti.

“Kata mereka itu, tidak punya alat bukti yang cukup, jadi di SP3” ungkap Anggota DPRD Bangka itu kepada wartawan di Belinyu belum lama ini, sebagaimana di kutif dari sejumlah media online.

Namun, pernyataan Junaidi Surya itu justru dipertanyakan balik oleh Dodi Kurniawan, selaku Kepala Seksi III Penyidik Pegawai Negeri Sipili (PPNS) Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera.

“Coba tanya kepada Junaidi Surya, kapan SP3 dan siapa yang SP3? Di perkara yang ditangani Gakkum LHK sampai saat ini belum ada yang SP3. Kasus ini tetap berproses sesuai prosedur” tegas Dodi kepada redaksi media ini, Minggu (20/01/2019) malam.

Dikabarkan sebelumnya, Junaidi Surya alias Pit Jun ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara perambahan kawasan Hutan Lindung Bubus di Desa Gunung Pelawan, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, seluas kurang lebih 32 hektare.

Menurut Kasi III PPNS Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera, Dodi Kurniawan, diduga modus yang dilakukan tersangka dengan membeli lahan yang berada di kawasan hutan dengan oknum masyarakat. Selanjutnya dikuasai, lalu memberi upah masyarakat untuk menebang pohon, membersihkan lahan dan dijadikan perkebunan buah – buahan sejak pertengahan 2016 hingga saat ini. Padahal Dinas Kehutanan Babel telah memberi peringatan kepada Junaidi Surya, namun yang bersangutan masih tetap melakukan kegiatan perkebunan di lokasi HL tersebut.

Masih kata Dodi Kurniawan, kegiatan penebangan liar dan penggunaan kawasan secara tidak sah, dalam kawasan Hutan Lindung ini merupakan tindak pidana, dan ini sudah termasuk merusak kawasan hutan.

“Kegiatan pengrusakan hutan lindung ini awal 2016 dan sampai sekarang masih terjadi, seperti penembangan pohon. Kemudian perusakan hutan yang sudah berlangsung hampir satu tahun” kata Dodi kepada wartawan waktu itu.

Fakta di lapangan, lanjut Dodi, ditemukan bahwa telah berdiri sebuah villa bertingkat dua yang sifatnya permanen, yang diduga milik Junaidi Surya. Maka dalam hal ini proses telah dilalui mulai dari penyelidikan, pengumpulan bahan keterangan, sampai proses penyidikan.

Pada tanggal 12 Januari 2017, penyidik Balai III Gakkum LHK Wilayah Sumatera telah menyerahkan (Tahap I) berkas perkaranya kepada Kejati Babel. Menurut Dodi, penyidik menunggu petunjuk selanjutnya dari Kejati Babel. Namun hingga kini, perkara tersebut hampir tak terdengar lagi kabarnya.

Junaidi Surya dijerat Pasal 92 ayat (1) huruf b Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun, dan denda minimal 1,5 miliar maksimal 5 miliar. Atau Pasal 50 ayat (3) huruf e Juncto Pasal 78 ayat 5 Undang – Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau dengan pidana denda paling banyak 5 miliar. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed