oleh

Kajari Belum Terima Limpahan Kasus RSUD Sejiran Setason dari Polres

BANGKA BARAT – Kepala Kejaksaan Negeri ( Kajari ) Bangka Barat, Helena Oktavianne mengatakan, pihaknya belum menerima limpahan kasus RSUD Sejiran Setason dari Polres Bangka Barat.

Meskipun Kejaksaan adalah salah satu dari aparat penegak hukum selain Kepolisian dan KPK, namun kata dia, tetap harus melihat dulu siapa yang mengawali penyidikan agar tidak tumpang tindih.

” Tapi kalau memang SPDP ( Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan )
-nya siapa yang mulai dan nanti dikirim ke KPK kan ketahuan siapa yang mengawali, siapa yang duluan nih, dari penyidik Kepolisian, Kejaksaan atau penyidik KPK, nah nanti baru ditindaklanjuti,” ujar Helena, Rabu ( 23/10/2019 ) di OR 1 Kantor Bupati Bangka Barat.

Setelah itu kata Helena, bila ada temuan yang jelas, unsur dan faktanya jelas dan semuanya terpenuhi baru bisa naik ke tindak pidana korupsi.

” Terutama kalau dari Kepolisian tetap ngelimpahkannya ke Kejaksaan, kan kita Jaksa Penuntut Umum. Dan kemudian nanti dari tindak pidana khusus menindaklajuti setelah diperiksa berkas terpenuhi segala macam kita limpah ke PN tipikor,”jelas dia.

Dia menegaskan, untuk saat ini, pihaknya baru menerima limpahan kasus pengadaan bibit sawit dari Polres Bangka Barat, sedangkan kasus tipikor lain, pihaknya belum menerima.

” Kalau yang pasti di kita itu ada kasus yang kemarin memang sudah dilimpahkan ke kami masalah bibit sawit, tapi memang sudah dilimpahkan ke kami Insya Allah nanti bulan November kita bisa mulai bersidang. Selain itu belum ada,” ungkap pengganti Neva Sari Susanti ini.

Lanjut dia, jika Kepolisian tidak menemukan cukup bukti pada kasus RSUD Sejiran Setason dan kasus itu tidak berlanjut, pihaknya akan menghormati keputusan Penyidik Kepolisian.

” Tapi kalau memang ada bukti baru, kita akan buka kembali, namanya kan novum,” tukas Helena. ( SK )

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed