oleh

Kanwil Kemenkumham Babel Gelar Simulasi dan Evaluasi ZI

PANGKALPINANG — Dalam upaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kanwil Kemenkumham Babel menggelar kegiatan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM, Rabu (07/10) pagi di ruang rapat Kanwil Kemenkumham Babel.

Kegiatan evaluasi itu menghadiri staf ahli Menteri Bidang Sosial Min Usihen.S.H.,M.H dan staf khusus Menteri Hukum dan HAM RI Milton Hasibuan Bertempat di Ruang rapat

Kedatangan Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM itu disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Anas Saeful Anuar beserta para Kepala Divisi dengan menampilkan tarian selamat datang Babel “Si Kapur Sirih”

Acara itu diawali satuan kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang disertai dengan pemutaran Video Profile, Nebi menjelaskan ada enam perubahan dalam sistem Lapas Perempuan Klas III Pangkalpinang.

” Enam area perubahan meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik,” Kata Nebi.

Kegiatan Evaluasi Penguatan ZI Menuju WBK/WBBM itu juga dibagi menjadi dua ruangan.

Ruangan pertama diisi dengan tim evaluator Staf Ahli Menteri Bidang Sosial bertempat diruangan Kapala Kantor Wilayah sedangkan Ruangan kedua diisi oleh staf khusus Menteri Hukum dan HAM RI.

Sementara staf khusus Kementrian Hukum dan HAM RI Milton Hasibuan meminta agar jajaran Kanwil Kemenkumham Kepulauan bangka Belitung dapat meraih predikat WBK/WBBM.

” Harus berkomitmen dan kebersamaan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/ WBBM, harus punya pemahaman yang sama jangan hanya pimpinan saja dan menggunakan waktu sebaik-baiknya serta paparan juga agar dibuat semenarik mungkin,” Kata Milton.

Selanjutnya Kakanwil Kemenkumham Babel Anas Saeful Anuar memaparkan agar para jajaran Kanwil Kemenkumham Babel untuk terus berkomitmen melakukan perubahan dan mewujudkan SDM yang unggul.

” Untuk mencapai wilayah yang bebas dari korupsi. Membangun kerjasama antar pegawai dalam menjalankan tugasnya dan terus berbenah dalam pelayanan, berinovasi dalam segala hal agar pencapaian kepuasan masyarakat terus meningkat serta pentingnya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta hindari pungli dan cepat mengatasi aduan masyarakat terhadap layanan. Dalam upaya menuju WBK dan WBBM, revitalisasi kantor kerja wilayah juga akan dilakukan. Peningkatan pelayanan masyarakat lebih dimantapkan serta menciptakan lingkungan yang jujur dan adil untuk mencapai wilayah yang jauh dari korupsi,” Ungkap Anas.

Terdapat enam satuan kerja di Kepulauan Bangka Belitung diusulkan ke TPN yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepualaun Bangka Belitung, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, kantor Imgrasi Kelas II TPI Tanjungpandan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Rumah Benda Sitaan Negara Kelas II pangkalpinang. Diharapkan agar 6 satker tersebut memperhatikan faktor keberhasilan dan kegagalan dan cara menghadapi TPN. (Randhu)

Komentar

Tinggalkan Balasan