oleh

Kapolres Bateng Pimpin Langsung Razia TI Rajuk Ilegal

BANGKA TENGAH — Untuk kesekian kalinya Polres Bangka tengah melakukan penertibkan tambang timah illegal yang beroperasi di kolong Marbuk, Kelurahan Koba. Kolong Marbuk merupakan daerah resapan air, yang dilarang untuk dilakukan penambangan.

Kegiatan penertiban ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bangka Tengah AKBP Edison Ludy Bard Sitanggang. Nampak Kabag Ops Kompol Sarwo Edi Wibowo, Kasat Intelkam AKP Anwar Panuju, Kasat Reskrim AKP Robby Ansyari, Kapolsek Koba AKP Andri Eko Setiawan, Kasat Shabara Robin Simanjuntak, serta 70 personel gabungan Polres Bateng dan Polsek Koba.

“Kegiatan hari ini puluhan ponton tambang timah inkonvensional kita tertibkan. Meraka ini beroperasi di kawasan Marbuk, yang merupakan daerah resapan air,” ungkap AKBP Edison Ludy Bard Sitanggang, usai melakukan penertiban di Kolong Marbuk, Senin (20/05/2019).

Dikatakannya, penertiban yang dilakukan kali ini alasannya, selain menindaklanjuti laporan masyarakat, mereka ini juga menambang tanpa memperhatikan dampak lingkungan sekitar.

“Mereka menambang di daerah resapan air, dan tidak memikirkan dampak lingkungan yang terjadi, sehingga jika terus-terusan di tambang, jelas berpotensi akan terjadi banjir, apalagi lokasinya berdekatan dengan pemukiman warga,” jelasnya.

Masih kata Kapolres, Kolong Marbuk tersebut merupakan lokasi eks PT Koba Tin, dan masuk kawasan cadangan timah Negara, tentunya kawasan ini tidak boleh di tambang secara illegal.

“Untuk kesekian kalinya, penertiban ini dilakukan. Dan sekarang kami lakukan tindakan lebih tegas, kita bongkar paksa peralatan tambang mereka, dan hari ini Marbuk harus bersih dari aktivitas tambang,” tegasnya.

Dilanjutkannya, Marbuk, Kenari, Pungguk yang sampai dengan saat ini legalitasnya masih milik PT Koba Tin. Namun sudah ditinggalkan sejak lama. Hal itu sengaja diisolasi dari kegiatan penambangan, karena berada di tengah Kota Koba, dan sangat rawan bila dieksploitasi, dampaknya Kelurahan Berok bisa terancam tenggelam akibat banjir.

“Legalitasnya masih milik PT Kobatin, walau sudah ditinggalkan lama, namun tetap saja tidak boleh ditambang. Apa lagi lokasinya berada di tengah kota, bila terus di tambang, maka menimbulkan dampak yang cukup besar, seperti banjir yang akan merendam satu kelurahan diakibatkan meluapnya Sungai Berok, dan terjadi pendangkalan akibat limbah tambang,” kata Dia. (Yan)

Komentar

Tinggalkan Balasan