oleh

Karo Organisasi Paparpan Restrukturisasi Perangkat Daerah

 19 total views

PANGKALPINANG — Kepala Biro Organisasi Setda Babel, Harry Patriadi, memaparkan rencana Restrukturisasi Perangkat Daerah Tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Rapat lanjutan hasil paparan Restrukturisasi Perangkat Daerah Tertentu di lingkungan Pemprov Babel itu, dipimpin langsung Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, didampingi Wagub Babel, H. Abdul Fatah, pada Rabu (7/8/2019) pagi.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur, di Air Itam Pangkalpinang, bertujuan untuk melakukan perampingan OPD di lingkungan Pemprov Babel tersebut, dihadiri Pj. Sekda Babel, Yulizar, Kepala Bapeda Ferry Insani, Kepala Inspektorat Babel Susanto, Kepala BKPSDM Babel Sahirman, Kepala Biro Hukum Setda Babel Maskupal, dan Kepala Biro Organisasi Setda Babel, Harry Patriadi.

Harry Patriadi dalam paparannya mengatakan, akan ada perampingan OPD di lingkungan Pemprov Babel, diantaranya Biro Pembangunan digabung dengan Biro Ekonomi, Biro Humas dan Protokol akan di gabung ke Kominfo dan Biro Umum Setda Babel, BKPSDMD Babel akan dipisah dengan Diklat.

“Terdapat tiga asas yang menjadi dasar dilakukan evaluasi terhadap perangkat daerah yang sudah dibentuk. Di antaranya asas efisiensi, efektifitas dan tata kerja yang jelas,” ungkap Harry Patriadi.

Dijelaskan Harry Patriadi, hasil dari evaluasi perangkat daerah yang berkaitan dengan asas tersebut, antara lain adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi, beban kerja terlalu kecil, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang menghendaki perubahan.

“OPD di luar sekretariat daerah meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan,” tuturnya.

Selain membahas strukturisasi OPD, rapat juga membahas rencana penggabungan strukturisasi merampingkan sejumlah jabatan eselon 3 dan eselon 4 pada biro-biro dan dinas-dinas tersebut, dan dibahas pula inventarisasi masalah rencana strukturisasi perangkat daerah dengan perubahan peraturan daerah. (Red)

Sumber : Humas

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed