oleh

Kata Mereka Tentang Pergub Babel Nomor 18 Tahun 2019

PANGKALPINANG — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 18 April 2019.

Seyogyanya, Pergub itu baru efektif dilaksanakan pada Januari 2020. Namun belum juga dilaksanakan, Pergub itu sudah menuai kontroversi.

Bahkan, menurut kabar yang beredar, Gubernur Babel juga sudah mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kominfo, Karo Humas Dan Protokol, dan Karo Hukum Setda Pemprov Babel, agar meninjau kembali ketentuan Pasal 15 Ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf k Pergub tersebut.

Sayangnya, upaya konfirmasi kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, hingga kini belum memberikan tanggapan dan komentarnya, terkait kabar akan direvisinya Pergub tersebut.

Tanggapan Praktisi Pers, Hingga Pimpinan Media

Disahkannya Pergub itu juga ditanggapi beragam oleh masyarakat dan praktisi pers di Babel, hingga Dewan Pers.

Lalu, apa kata mereka terkait Pergub tersebut? Redaksi kabarbangka.com menghimpun pendapat sejumlah praktisi pers, mulai dari Wakil Ketua Dewan Pers, pimpinan media di Babel, dan pengurus organisasi wartawan.

Wakil Ketua Dewan Pers: Gubernur Babel Harus Konsisten Laksanakan Pergub Nomor 18 Tahun 2019

Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Chairudin Bangun, menilai langkah Gubernur Babel merevisi Pergub Nomor 18 Tahun 2019 tersebut tidak tepat. Dia menyatakan, seharusnya Gubernur Babel konsisten dengan peraturan yang dia keluarkan sendiri.

“Seharusnya Gubernur (Kepualauan Bangka Belitung) konsisten dengan Pergub Nomor 18 Tahun 2019 yang dia keluarkan sendiri,” ujar Hendry Ch Bangun ketika dihubungi kabarbangka.com, Senin (17/12/2019) pagi.

Jika masih ragu dengan Pergub tersebut, kata Hendry, silakan Gubernur berkonsultasi dengan Dewan Pers.

“Aturannya kan jelas, ada UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. Ada Peraturan Dewan Pers,” imbuhnya.

Apalagi, lanjut dia, jika rencana revisi tersebut dilakukan hanya karena adanya tekanan pihak tertentu, itu lebih tidak benar lagi.

“Masa’ kita yang berpegang pada aturan bisa ditekan. Dimana logikanya?” ujarnya mempertanyakan.

Hendry menegaskan, justru peraturan yang ada melindungi Pemerintah Daerah.

“Jadi media yang bekerja sama dengan pemerintah daerah jelas perusahaannya, badan hukumnya berlaku sesuai dengan aturan yang ada, wartawannya juga jelas kompetensinya,” paparnya.

Hendry mencontohkan Provinsi Sumatera Barat, awalnya penerapan Pergub serupa juga menuai protes.

“Tapi gubernurnya tetap konsisten. Sekarang jalan dengan baik, justru Pergub ini membuat aturan mainnya jelas,” bebernya.

Hendry juga meminta PWI Kepulauan Bangka Belitung, untuk tetap konsisten menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

“PWI harus tetap mandiri, tidak boleh tergantung dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaran UKW. Buktinya selama ini bisa,” tukasnya.

Syahril Syahidil, CEO Babel Pos: Pergub Itu Mengatur, Bukan Membelenggu

Kebebasan pers, bukan berarti kebablasan pers. Kebebasan bukan berarti semaunya. Pers dan awak pers harus diatur dan mau diatur. Dan aturan harus ada.

Pers dan wartawan berhak mendapatkan berita dan informasi sesuai UU yang ada. Tapi narasumber juga berhak untuk menanyakan kompetensi, dan paling tidak –jika wartawannya belum mengikuti kompetensi, medianya sudah terverifikasi atau belum?

Kerjasama dengan pemerintah misalnya, adalah hak pihak pemerintah untuk menanyakan soal sudah terverifikasi atau belum media yang diajak kerjasama itu. Karena ingat, yang digunakan adalah uang rakyat, yang seberapa besar pun nilainya harus dipertanggungjawabkan, harus ada pajaknya.

Pemda mengeluarkan uang rakyat itu tentu tidak boleh dengan orang per orang, tapi dengan pihak yang berbadan hukum. Dengan Media, berarti juga adalah media yang berbadan hukum. Bukan media abal-abal yang tidak jelas kantornya, tidak jelas penanggungjawabnya.

Media yang berbadan hukum adalah media yang sudah secara resmi diverifikasi oleh Dewan Pers yang nyata-nyata sudah diakui oleh Pemerintah keberadaannya. Kalau belum verifikasi faktual, minimal verifikasi administrasi.

Jika Gubernur mengakomodir keinginan pihak-pihak yang berseberangan dengan aturan itu, bukan tidak mungkin nantinya secara keuangan akan menjadi temuan BPK.

Menjadi Gubernur atau kepala daerah itu memang berat. Gubernur tentunya ingin agar semua bisa diakomodir, tidak ada konflik, dan aturan UU tidak dilanggar. Tapi dalam hal ini, tentu keinginan itu tentu tidak bisa.

Sikap Gubernur harus tegas, jika memang tidak bisa mengakomodir semuanya, maka Gubernur tetap harus berpatokan dengan aturan yang ada.

Tanggapan Resmi IJTI Bangka Belitung, Terhadap Pergub Babel Nomor 18 Tahun 2019

Menurut Joko Setyawanto, Ketua IJTI Pengurus Daerah Bangka Belitung, sebaiknya Pergub ini dicabut, karena hanya akan mempermalukan dan semakin menunjukkan ketidakpahaman Gubernur beserta jajarannya, tentang kerja-kerja jurnalistik yang tidak bisa digeneralisasi dengan UU Keterbukaan Informasi Publik ataupun UU lainnya, dan menepikan UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang bersifat leg specialist.

Pergub ini, kata Joko, jelas mengangkangi hirarki perundangan diatasnya, sehingga secara otomatis batal demi hukum. Sebagai contoh yang paling sederhana, Pasal 1 ayat 15 Pergub ini hanya mendefinisikan media massa atau pers, sebatas fungsi sarana atau alat penyebarluasan informasi, yang mengerdilkan fungsi utama pers sebagai kontrol sosial.

Disamping itu, Gubernur melalui Pergubnya sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan ataupun mengebiri kebebasan pers, dalam menyediakan informasi yang terverifikasi bagi publik.

” IJTI Babel memahami niat baik Gubernur untuk turut mendorong profesionalisme wartawan dan media massa, melalui pendataan di Dewan Pers maupun Uji Kompetensi. Namun sekali lagi itu bukan domain Pemerintah Daerah atau Gubernur, dan biarkan tetap menjadi kewenangan Dewan Pers,” ungkap Joko Setyawanto, Rabu (17/12/2019) malam.

“Silahkan saja Pemprov Babel mengisi ruang transaksional dengan media massa, dalam fungsinya sebagai lembaga ekonomi. Namun dalam perusahaan pers, ada semacam fire wall atau dinding api yang memisahkan informasi advetorial atau iklan, dengan produk jurnalistik. Dan yang paling terpenting, Pergub ini sangat resisten karena berpotensi menjerumuskan ASN untuk melanggar pasal 18 ayat 1 UU Pers,” bebernya.

Tangapan Dodi Kusdian, Pemred Babel Review

Pemimpin Redaksi Babel Review, Dodi Kusdian, juga menyatakan setuju dengan adanya Pergub Babel Nomor 18 Tahun 2019 itu. Namun dia memberikan beberapa saran dan masukan, sebelum Pergub itu efektif dilaksanakan.

“Kalau menurut saya, Pergub itu bagi saya sebagai insan pers, sangat setuju. Mengapa setuju? Saya yakin, setiap peraturan, baik itu Perda, Pergub, maupun Undang-Undang diatasnya, itu adalah untuk mengatur bidang ataupun sektor yang sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Undang-Undang atau Pergub tersebut. Nah, Pergub ini mengatur soal insan pers, kita. Insan Pers ini adalah Perusahaan Pers dan Wartawan sendiri,” ungkap Dodi, Rabu malam.

Dengan adanya Pergub ini, lanjut Dodi, sebenarnya insan pers juga diberi keuntungan, bahwa pers termotivasi untuk menjadi lebih baik. Baik itu perusahaan persnya, maupun wartawannya. Dengan adanya Pergub ini, mestinya insan pers berlomba-lomba untuk memberikan kontribusi yang baik.

“Dengan adanya Pergub ini saya yakin, bahwa dunia Pers di Bangka Belitung ini akan lebih teratur, lebih terarah, dan kita juga lebih enak bekerjanya, sesuai dengan tujuan mulya kita, bahwa kita sebagai penyeimbang atau pun pemberi informasi yang baik dan benar kepada masyarakat,” imbuhnya.

Humas atau Kominfo, masih kata Dodi, itu memang kewajiban mereka memberikan informasi baik bagi institusi atau pun pemerintah daerah. Tugas insan pers di Bangka Belitung ini, menjadi penyeimbang informasi itu.

“Kita mungkin bisa mengkritik melalui tulisan-tulisan kita. Dengan adanya Pergub ini, kita diberi keyakinan dan keamanan, bahwa kita sudah layak, atau kita sudah berkompeten untuk membuat informasi itu. Karena dasarnya bahwa, informasi yang baik itu, adalah informasi yang terukur dan terarah. Sehingga ketika informasi ini sampai kepada masyarakatnya itu, masyarakat terpuaskan dan tidak pusing. Jangan sampai bahwa, justru kita membuat masyarakat pusing dengan informasi kita,” bebernya.

Dengan wartawan yang sudah kompeten, dengan Perusahaan Pers yang terverifikasi sesuai dengan aturan dari Dewan Pers itu, maka Pemprov juga punya kewajiban memberikan informasi sedetail-detailnya kepada masyarakat melalui insan pers. Jika itu tidak terjadi, maka wartawan wajib meminta haknya sebagai insan pers kepada pemerintah, daerah untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya.

“Kalau tidak ada peraturan ini, kita apa dasarnya? Menurut saya, bahwa Pergub ini memang mesti kita dorong. Cuma ada satu kalau saya boleh usul, sebelum Pergub ini diberlakukan oleh pemerintah daerah, mestinya kewajiban pemerintah daerah juga untuk membina kita insan pers ini. Tujuannya agar insan pers di Bangka Belitung ini, bisa bersinergi dalam hal memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat,” kata dia.

Dodi melanjutkan, jika ada perusahaan pers yang belum bisa diverifikasi menurut aturan Dewan Pers, maka tidak serta merta pemerintah daerah itu memblacklist, atau pun tidak memberikan kesempatan kepada wartawan untuk meliput di pemerintah daerah atau di Pemprov.

Maka pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo, itu memberikan waktu atau tempo, agar media yang bersangkutan bisa mengikuti proses verifikasi dan wartawan bisa ikut UKW.

“Misalnya begini, pemerintah melalui Kominfo itu, memberikan arahan kepada perusahaan pers atau media yang ada di Bangka Belitung ini, untuk mereka yang belum ada kantor, mungkin bisa menggunakan rumah masing-masing, tapi harus jelas, harus terukur. Sehingga pemerintah daerah juga bisa melihat dimana letak lokasi itu. Jangan sampai, kita media justru tidak tahu dimana alamatnya?” jelas wartawan senior ini.

Untuk kawan-kawan wartawan yang belum UKW itu, tugas dari pemerintah daerah juga untuk memberikan pendidikan kepada mereka, melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait lah. Mungkin dengan asosiasi wartawan atau pun dunia pendidikan lain. Sehingga mereka, kawan-kawan yang belum sempat UKW atau belum lulus UKW itu, juga mendapat wawasan, mendapat pendidikan, mendapat ilmu yang bisa digunakan ketika mereka melakukan tugas jurnalistik.

“Mungkin Pergub itu jangan langsung diberlakukan per 1 Januari 2020, mungkin diberi waktu 3 bulan lagi. Nah, dalam waktu 3 bulan inilah, pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo atau instansi terkait tadi, untuk bersinergi dengan perusahaan pers atau media, baik itu lembaganya atau wartawannya untuk kita sama-sama belajar. Sehingga nanti pada saatnya Pergub ini diberlakukan, mudah-mudahan seluruh media yang ada di Bangka Belitung ini bisa diverifikasi oleh Dewan Pers, dan wartawannya juga bisa mengikuti UKW, sesuai dengan yang diarahkan oleh Dewan Pers,” jelasnya panjang lebar.

“Mungkin itu menurut saya. Tapi intinya, kita ingin dengan adanya Pergub ini, insan pers di Bangka Belitung itu lebih berkualitas, lebih terpercaya, dan lebih bersemangat lagi dalam hal melakukan tugas jurnalistik,” tutupnya. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed