oleh

Kejari Basel Panggil Kades Tepus Dan Bencah, Ada Apa?

 61 total views

Safrianto Zuriat Putra, SH.MH
Kajari Bangka Selatan

BANGKA SELATAN — Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dikabarkan memangil dua orang Kepala Desa, Tepus dan Bencah, guna diminta klarifikasinya terkait isu fee tambang ilegal yang diduga diterima kedua orang Kades tersebut.

Demikian diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Safrianto Zuriat Putra di Toboali, Kamis (23/05/2019) kemarin. Namun dari keterangannya, kedua Kades itu menyatakan bahwa itu hanya isu dan fitnah. Keduanya sama-sama membantah memungut dan menerima fee dari aktifitas penambangan timah ilegal di wilayah desanya.

“Kami sudah memanggil Kades Tepus dan Bencah. Yang bersangkutan bersumpah dengan keyakinannya, mereka menyatakan isu terima fee tambang itu fitnah dan tidak benar. Jika hal tersebut terbukti benar, mereka siap di penjara,” ungkap Safrianto.

Menurut Dia, dua orang Kades ini dipanggil lantaran adanya isu yang berkembang, bahwa kedua orang tersebut diduga menerima fee dari penambangan timah ilegal. Selain itu, Kejari Bangka Selatan juga memiliki MoU dengan Pemerintah Desa melalui Apdesi, sehingga berkewajiban dalam konteks pembinaan dan mngklarifikasi informasi tersebut.

“Kejari Bangka Selatan memiliki MoU dengan Pemerintah Desa. Untuk itu kami berkewajiban dalam konteks melakukan pembinaan, dan mengundang kedua Kades tersebut untuk memberikan klarifikasi terkait isu yang berkembang,” jelas Dia.

Masih kata Safrianto, secara aturan hukum, jika Kades menerima fee dari tambang ilegal, maka dapat di pidana sesuai dengan Pasal 12 huruf B Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Untuk itu, kami mengingatkan seluruh Kepala Desa yang ada di Bangka Selatan. Bahwa memungut dan meminta fee dari tambang, apalagi dengan disertai paksaan dan mengancam, adalah pungli, dan itu ada pidanannya. Maka dari itu hal tersebut jangan dilakukan,” terangnya.

Kendati demikian, jika desa menerima sumbangan pihak ketiga tidak jadi masalah, asalkan ada musyawarah dengan BPD serta perangkat desa, yang dikuatkan dengan Perdes dan masuk dalam APBDes.

“Jika masuk ke Kas Desa itu adalah sumbangan pihak ketiga, dan harus di perkuat dengan Perdes, sehingga menjadi APBDes,” imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa Tepus, Kusmiran, mengakui mendapat panggilan dari Kejari Bangka Selatan. Namun berhubung anaknya sakit, jadi belum bisa memenuhi panggilan tersebut.

“Benar, ada panggilan dari Kejari. Namun Saya belum bisa hadir karena anak sakit, dan hanya Kades Bencah yang hadir. Namun Saya siap untuk memberikan keterangan, Insya Allah Senin (27/05/2019) depan,” kata Kusmiran. (Red/1)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed