oleh

KID Babel Menilai Pemkab Babar Tidak Informatif

BANGKA BARAT – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menyandang predikat ” Tidak Informatif “. Predikat tersebut berdasarkan penilaian Komisi Informasi Daerah ( KID ) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hal itu dibenarkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Barat, Muhammad Kaidi, SE.

Kaidi menjelaskan, berdasarkan data yang dikeluarkan KID Provinsi Babel tahun 2019, Kabupaten Bangka Barat menempati urutan terakhir dengan total nilai 32,53% dan masuk kategori ” Tidak Informatif”.

Sedangkan kabupaten/kota lainnya yaitu Kabupaten Bangka, ” Cukup Informatif ” dengan total nilai 67,14%. Belitung Timur ” Kurang Informatif ” dengan total nilai 63,46%. Kabupaten Belitung bernasib sama ” Kurang Informatif dengan total nilai 47,76%. Bangka Tengah total nilai 46,10% masuk kategori ‘Kurang Informatif’. Bangka Selatan juga ” Kurang Informatif ” dengan total nilai 42,81%. Sementara kota Pangkalpinang masuk kategori ” Tidak Informatif dengan total nilai 40,08%.

Menurut Kaidi, data tersebut dikeluarkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari KID dari penilaian awal Januari 2019.

Penyebab predikat ” Tidak Informatif ” yang disandang Pemkab Bangka Barat kata Kaidi, karena kinerja Humas Pemkab Bangka Barat sebelumnya.

” Iya itu kemarin, waktu Humas masih pisah belum jadi satu dengan Kominfo. Sekarang kita baru mau revisi semua Humas sekarang gabung ke Kominfo,” ucap Kaidi di ruang kerjanya, Kamis (26/9/2019).

Salah satu penyebabnya kata dia, saat diminta mengisi dokumen penilaian, dokumen fisik tidak dilampirkan.

” Sudah mengisi formulir kemarin kata Pak Eko belum dilampiri dokumen fisik, waktu masih di Humas, wajar dokumen fisik tidak dilampir,” tandas dia.

Dia melanjutkan, kedepan, pihaknya akan merevisi semua SK PPID yang ada di Humas Pemkab Bangka Barat.

” Untuk yang disini masih dalam proses SK PPID, peralihan dari Humas ke Kominfo,  kedepan kami akan merevisi SK PPID itu sehubungan dengan SK dan akan mengubah website yang lama diganti khusus PPID dan harus ke Kemendagri mengurusnya, mungkin bulan depan untuk melaporkan karena tanpa itu tidak bisa juga berjalan,” ungkapnya.

Kaidi menambahkan, setelah hal tersebut selesai, dirinya akan fokus menjalankan peran dan fungsi PPID untuk kepentingan masyarakat, sebab PPID berperan penting dalam hal mengumpulkan informasi, juga sebagai perpanjangan tangan PPID Pusat
untuk menyelesaikan perselisihan permasalahan informasi, contohnya, kesulitan mendapatkan akses dari Diskominfo.

“Jadi, masyarakat bisa mendapatkan informasi apapun semua kecuali yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 14 tentang keterbukaan publik, selain itu bisa diakses,” pungkas Kaidi. ( SK )

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed