oleh

KKP RI Tanggapi Serius Soal Trawl dan Compreng di Laut Basel

BANGKA SELATAN — Aktivis Nelayan Toboali, Kodi Midahri bersama rekannya Abdullah sambangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Jakarta, untuk melaporkan aktivitas ilegal kapal Trawl dan Compreng di laut Basel, pada Kamis (25/7/2019).

Laporan tersebut langsung diarahkan ke Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, selanjutnya ke Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan  KKP RI. Mereka juga melaporkan 4 tangkapan kapal trawl oleh Baharkam Mabes Polri yang kemudian tindaklanjutnya hanya dilakukan pembinaan oleh DKP Provinsi Babel.

“Pertemuan kita dengan Pak Eko dari Kementrian KKP, bahwa KKP tidak pernah memberikan kebijakan terhadap jaring trawl, kapal dibawah 10 GT memang benar nelayan kecil tetapi jika beraktivitas trawl tetap tidak bisa ditolerir, sedangkan compreng harus bekerja di atas 12 mil, KKP tidak mengeluarkan izin dibawah 12 mil” kata Kodi kepada wartawan.

Kodi juga mendesak jika dalam waktu dekat pihak berwenang di Babel tidak juga memberantas trawl maka jangan salahkan nelayan akan melakukan aksi di Istana Presiden RI.

“Sudah cukup kami bersabar, kita sangat kecewa dengan penegak hukum di Babel, kalau trawl di bawah 10 GT diberi kebijakan hanya jaring trawl yang disita kapal dan nelayan dibina makan akan hancur, orang maling juga merupakan mata pencariannya, pembinaan itu memanfaatkan kesempatan dengan menyebutkan nelayan kecil, belum lagi kapal compreng atau kapal penangkap cumi,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya sudah berulang memberi tahu kepada Kapolda Babel, Gubernur Babel serta Kapolres Basel kalau kapal trawl masih beroperasi di seputaran laut Karang Ajang.

“Nelayan tertindas dimana perwakilan rakyatnya, pelayan masyarakat, Pemda serta penegak hukumnya dan institusi terkait, apakah ini memang sengaja dibiarkan” tanya Kodi.

Kodi juga mengatakan pertemuannya dengan pihak Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan oleh Fitrianto juga tidak ada istilah pembinaan trawl.

“Tidak ada satupun peraturan menteri yang membenarkan trawl, menurut Pak Fitrianto, KKP akan surati DKP Babel untuk segera memberantas trawl” imbuhnya.

Masih menurut Kodi, sementara keterangan dari Kepala Sub Direktorat Operasi Armada KKP RI Rahman Arif menyebutkan persoalan trawl di daerah hendaknya diselesaikan di daerah.

“Karena UU sudah jelas, pemerintah dan kepolisian setempat harus menegakan UU, jangan melemparkan persoalan ke KKP, apalagi trawl beroperasi di radius 8 mil dari bibir pantai, di media dinyatakan ada kebijakan trawl kapal kecil dibawah 10 GT, KKP akan menurunkan kapal KKP ke perairan laut Basel” jelas Kodi didampingi Abdullah. (A1M)

Komentar

Tinggalkan Balasan