oleh

Klarifikasi Dirut RSUD Depati Hamzah, Tanpa Kehadiran Pasien Dan Pihak BPJS Kesehatan

PANGKALPINANG — Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang melakukan Konferensi Pers, untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi terkait pemberitaaan yang beredar, menyangkut pasien ditolak pihak rumah sakit menggunakan BPJS, serta kerahkan satpam eksekusi pasien.

Hal tersebut dibantah oleh Direktur Utama RSUD Depati Hamzah, dr. Nugroho. Dikatakannya, bahwa pihak rumah sakit tidak ada kerahkan satpam untuk lakukan eksekusi pasien.

“Kronologis untuk poin pertama itu pasien atas nama AF (31) datang menuju IGD pada Senin malam (23/09/2019), dengan luka sayatan pada tulang kering kaki kiri bawah, luka ditangani, dirawat dan dijahit. Kemudian pasien diarahkan untuk mendaftar. Jadi saya tekankan sekali lagi, pasien sudah selesai dijahit, dan kembali kedepan bagian pendaftaran,” ungkap Nugroho, Selasa (24/09/2019) sore, di Gedung A, RSUDDH Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, masih kata Nugroho, petugas di bagian pendaftaran menginformasikan, bahwa untuk luka dari kejadian yang tidak diharapkan, tapi bisa dicegah, tidak ditanggung oleh BPJS.

“Jadi petugas bagian pendaftaran menginformasikan, bukan langsung menagih. Menginformasikan jenis cidera yang dialami oleh pasien tersebut, bahwa tidak ditanggung oleh BPJS. Jadi kami mengikuti pada aturan tersebut,” jelas Nugroho.

Lebih lanjut Nugroho mengatakan, saat dimintai biaya perawatan, pasien merasa keberatan untuk membayar, karena sudah membayar iuran BPJS Kesehatan setiap bulannya.

“Kemudian terjadilah adu argumen antara petugas dengan pasien di loket. Melihat hal tersebut, anggota satpam menghampiri pasien untuk memberikan masukan dan penjelasan yang meminta jaminan, silahkan konfirmasi ke pihak BPJS,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, bahwa Satpam RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang tidak pernah menagih biaya seperti menagih hutang, jadi tidak ada paksaaan.

“Sesuai SOP, tugas Satpam menjamin dan menjaga ketertiban seluruh pasien di rumah sakit, dengan kejadian yang seperti ini bisa mengganggu pasien yang lain. Jadi tidak ada kontak fisik dan dicekik,” jelasnya.

Nugroho juga mengatakan, poin pertama tidak ada penolakan terhadap pasien, kedua tidak ada pemaksaan membayar serta mengancam yang dilakukan oleh petugas di loket maupun Satpam.

“Hal tersebut dapat dibuktikan dengan CCTV, tidak ada penyeretan dan dicekik seperti di beberapa pemberitaan media online,” imbuhnya.

Namun saat konferensi pers, pihak RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang hanya mengklarifikasi kejadian, tanpa mendatangkan pasien untuk menceritakan kronologis kejadian, serta tidak ada pihak BPJS Kesehatan, yang selayaknya menjelaskan mekanisme pelayanan kesehatan yang tidak dijamin dalam Perpres dimaksud. (Mg/1)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed