HEADLINEKABAR DPRD

Komisi I Sambangi Desa Riau

×

Komisi I Sambangi Desa Riau

Sebarkan artikel ini

BANGKA — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyambangi Pemerintah Desa Riau, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Kamis (7/10), guna terwujudnya Good Governance di tingkat Pemerintahan Desa.

Penjabat Kades Riau, Subarsono, kepada Komisi I menjelaskan terkait dana bantuan. Dimana tahun sebelumnya, setiap bantuan dari Pemda ataupun Provinsi masuknya di pengaturan APBDes, jadi terpantau.

“Nah, setelah tahun ini berubah, langsung ke rekening bersangkutan. Ini sifatnya kan bantuan, yang seharusnya yang tahun ini masuknya di APBDes,” Subarsono.

Subarsono juga menyampaikan berbagai keluhan maupun kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Riau, seperti keinginan masyarakat dalam penggunaan kawasan hutan produksi untuk dikelola masyarakat sebagai lahan pertaniandan persawahan.

“Kedatangan kami ingin berkoordinasi yang lebih baik, apa yang menjadi kendala dan keluhan yang ada di Desa? Coba sampaikan ke kami,” ungkap Yus Derahman selaku Sekretaris Komisi I, saat membuka pertemuan dengan Perangkat Desa di Kantor Desa Riau.

Menyikapi hal tersebut, menurut Yusderahman, jika setiap kebijakan yang menjadi kewenangan Provinsi, maka akan menjadi perhatian DPRD. Seperti permasalahan Hutan Produksi, dimana masyarakat ingin menjadikan kawasan hutan itu sebagai lahan persawahan.

“Jika seperti itu, maka diajukan dan planing secara benar. Berapa hektare lahannya? Diajukan ke Bupati, kemudian ditembuskan ke Provinsi, sehingga Daba akan turun melalui Kabupaten ke Desa ini. Lahan sawah harus dibangun dalam menuju swasembada beras,” terangnya.

Anggota Komisi I, Toni Purnama, ingin melihat sejauhmana koordinasi dan sinergi yang dilaksanakan antara Pemerintah Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, bahkan Pemerintah Provinsi, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik?

“Apakah Bapak – Bapak ada keluhan yang menjadi kewenangan Provinsi di tingkat Desa Riau ini? Apakah ada kendala, ungkapkan lah ke kami, karena sesuai dengan tugas dan fungsi kami pengawasan,” kata dia.

Anggota Komisi I lainnya, Nico Plamonia Utama mengatakan, BUMDes merupakan motor penggerak perekonomian Desa, dan salah satu lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa.

“Sebagai catatan kami, bahwa Desa masih mengharapkan dana bantuan dari Provinsi. Bagaimana dampak ekonomi Desa lebih baik lagi, tetap larinya ke BUMDes. Karena BUMDes salah satu penghasil keuangan, hasilnya bisa untuk kas Desa,” demikian Nico. (*)

Sumber : Publikasi Setwan