oleh

Korsubgah KPK Monev Di Pemkab Bangka, Pantau Penataan Aset Dan Pendapatan Daerah

BANGKA — Bupati Bangka, Mulkan, mengakui adanya tim Supervisi dari Korsubgah KPK, untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan asset dan pendapatan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangka.

“Kita memang kedatangan dari Korsubgah KPK untuk melakukan Monev (Monitoring dan Evaluasi) terhadap penataan asset kita. Apakah sudah mulai dilaksanakan atau belum oleh pemerintah daerah, dengan adanya pertemuan yang sebelum-sebelumnya? Sehingga mereka ingin melihat sejauhmana progresnya, terutama dalam asset-aset itu apakah sudah disertifikasi semua atau belum? Itu mereka harus mendapat laporan secara lengkap. Dan juga untuk peningkatan daripada pendapatan-pendapatan daerah kita, terutama dalam penerbitan daripada HGU, kan BPHTB (untuk daerah) kita juga. Dan ini menjadi suatu perhatian mereka juga. Jadi asset dan pendapatan, itu yang mereka lakukan (Monev),” ungkap Mulkan usai pembukaan kegiatan tersebut di Kantor Bupati Bangka, pada Rabu (30/10/2019) pagi.

Namun Mulkan tidak bisa menyampaikan secara rinci, lantaran data lengkapnya ada pada Bidang Aset di di BP2RD.

Terkait asset-aset yang terbengkalai seperti Eks Kantor Bupati Bangka, Mulkan menyatakan pada 2020 akan diangarkan 2 milyar lebih untuk dilakukan rehabilitasi. Rencananya, Eks Kantor Bupati itu akan dijadikan Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan.

“Akan kita jadikan Kantor Arsip dan Perpustakaan. Jadi nanti biar satu pintulah dalam pengelolaan. Karena Kearsipan dan Perpustakaan kan dalam satu OPD. Kalau bisa jadi kan lebih bagus dalam satu atap. Ada Arsipnya, ada perpustakaannya. Tahun 2020 kita angarkan sekitar 2 milyar lebih untuk dana rehabnya,” bebernya.

Mulkan menyayangkan beberapa asset daerah yang tidak terawat, sehingga jadi terbengkalai. Dia ingin aset-aset itu di optimalkan ataupun di maksimalkan.

“Kita ini punya asset, tetapi tidak bisa merawat. Kita hanya bisa membuat. Dulu kalau kita rawat, sehingga asset kita tidak seperti itu (terbengkalai), kan? Sehingga kami ingin mengoptimalkan ataupun memaksimalkan daripada asset-aset daerah kita, sayang kalau terbengkalai,” imbuhnya.

Kedepan, lanjut Mulkan, pihaknya akan persoalan aset ini juga jadi fokusnya sebagai Kepala Daerah. Hal itu lantaran aset merupakan kekayaan daerah. Menurut Mulkan, jika aset itu habis, maka kekayaan daerah akan hilang.

“Kedepan merupakan suatu komitmen kami, semenjak kami diantik, kami sudah arahkan lebih fokus ke asset. Karena asset ini merupakan suatu kekayaan daerah kita. Kalau asset kita habis, kekayaan daerah kita akan hilang. Apalagi nanti diklaim oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, yang mengklaim bahwa ini adalah asset mereka. Dengan tidak adanya pemeliharaan ataupun kita kurang pro aktif dalam pemeliharaan asset, ya otomatis, ketika ini sudah diklaim, apalagi mereka sudah punya sertifikat ataupun SKHUAT, sedangkan Pemkab Bangka belum ada apa-apanya, otomatis mereka yang akan memiliki daripada asset tersebut,” jelas Mulkan.

Akui Kelemahan Pemda

Terkait asset pemda yang berupa tanah yang belum bersetifikasi, kemudian jadi hak milik oknum tertentu, Mulkan akui itu merupakan kelemahan dari pemerintah daerah. Dia menegaskan akan melakukan langkah-langkah untuk mengamankan aset pemda, seperti melakukan pendataan dan pemasangan papan plang, bahwa itu merupakan aset pemda.

“Kita akan lihat secara pencataan. Apakah ini masuk dalam pembukuan asset kita atau tidak? Kalau tidak, ini menjadi suatu kelemahan kita, kan? Kita hanya sifatnya pengakuan, tetapi tidak punya bukti secara otentik. Kalaupun di pembukuan tidak ada, tetapi secara pengakuannya ada, walaupun secara lisan, ini yang segera kita lakukan. Pertama kita harus masukkan dalam inventarisasi asset. Itu yang saya arahkan kepada bidang-bidang asset. Kita juga sekarang sudah pendataan, sudah dipasang papan plang bagi yang sudah tercatat dalam aset pemda. Walaupun secara sertifikat kita belum memilik. Tetapi secara SKHUAT atau SKT kita ada,” kata dia. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed