oleh

KPU Bangka Belitung Gelar Rapat Pleno Terbuka

PANGKALPINANG — Komisi Pemilihan Umum BangKa Belitung menggelar Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan ( DPTb) tahap dua tingkat Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung, Kamis, (21/03/2019) di kantor KPU Provinsi Bangka Belitung, di Jalan Muntok Pangkalpinang.

Rapat pleno yang di gelar KPU Bangka Belitung dihadiri oleh seluruh perwakilan Komisipner KPU Kabupaten dan Kota di Bangka Belitung, serta para perwakilan partai politik. Dari sidang ini didapatkan jumlah pemilih Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Provinsi Bangka Belitun Sebanyak 932.569 daftar pemilih, di antaranya 475.784 pemilih laki-laki dan pemilih perempuan 456.785.

Sedangkan ada juga pemilih yang tidak memenuhi syarat jumlahnya sebanyak 906 pemilih, yaitu 482 laki-laki dan 424 perempuan, namun ada juga pemilih baru dengan jumlah 748 pemilih.

Rapat Pleno kali ini, Komisi Pemilihan Umum Bangka Belitung menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tambahan Dan hasil rekapitulasi untuk DPTb Provinsi Bangka Belitung yang masuk dalam pemilu tahun 2019. Dari daerah asal dengan jumlah pemilih 1.588, dan rinciannya laki-laki 95, pemilih perempuan 637 pemilih yang tersebar di 866 TPS, sedangkan pemilih yang di daerah tujuan sebanyak 4.791 pemilih, rinciannya laki-laki 3.273 dan 1.518 pemilih perempuan tersebar di 883 TPS.

Rekapitulasi Daftar Pemilih yang keluar dalam pemilihan umum 2019 rinciannya sebagai berikut. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 1.890 pemilih dengan 1.144 pemilih laki-laki dan untuk pemilih perempuan berjumlah 746 pemilih yang tersebar di 1.049 TPS,dan pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 2.681 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 1.417 pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 1.264 yang tersebar di 1.574 TPS.

Davitri selaku Ketua Komisi Pemilihan umum Provinsi Bangka Belitung mengatakan, pihak KPU sejauh menambahkan tiga TPS berbasis DPTb ada di tiga lapas, Bukit Semut, Lapas Narkotika Kelas I, dan lapas Tua Tunu Pangkal Pinang, Undang-Undang Nomor 17 dari Peraturan KPU hanya berhak mencetak 2 persen dari DPT yang ada.

“Sudah kita instruksikan Kabupaten dan Kota untuk melakukan pemetaaan atau mendistribusikan kepada pemilih DPTb agar memilih di TPS kecamatan pemilih, semua itu untuk menghindari pemilih DPTb yang tidak dapat memilih karena tidak terpenuhinya surat suara di TPS tersebut, dan KPU juga akan melihat data DPK di TPS tersebut sehingga surat suara tersebut dapat terpenuhi,” kata Davitri. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed