oleh

Legalitas Perizinan Lengkap, Pengiriman Zirkon Dipastikan Legal

PANGKALPINANG — Direktur Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Bangka Belitung, Kombes Pol Indra Krismayadi, memastikan bahwa pengiriman sekitar ribuan ton mineral zirkon tujuan Pontianak (Kalbar) oleh PT Indomas Bara Prima, adalah legal.

Kabar itu disampaikan Kombes Pol Indra Krismayadi, saat menggelar jumpa pers di ruang kerjanya pada Senin (15/07/2019) petang.

“Begitu dapat info ada kegiatan pengiriman, anggota langsung cek lapangan, terutama pengecekan terhadap legalitas dokumen perusahaan. Setelah kami selidiki dokumen perizinannya ternyata lengkap, maka dipastikan pengiriman zirkon itu legal,” ungkapnya didampingi penyidik Subdit IV Tipiter, KSOP Pangkal Balam, dan Staf Bakuda Pemprov Babel.

Untuk itu Dia meminta berita yang beredar agar diluruskan. Mantan Wadir Krimsus itu khawatir, pemberitaan yang simpang siur akan mempengaruhi iklim investasi di Bangka Belitung.

“PT Indomas Bara Prima ini punya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang masa berlakunya 20 tahun, mulai 2015-2035. Untuk asal barang, mereka (PT Indomas Bara Prima) bekerjasama dengan PT Bangka Belitung Timah Sejahtera (BBTS). Jadi mineral ikutan timah seperti zirkon, ilmenite dan lain-lainya diambil dari IUP PT BBTS. Dan masa berlaku IUP PT BBTS ini sampai 2027,” paparnya.

Lulusan AKPOL Tahun 1995 itu juga memastikan, bahwa PT Indomas Bara Prima baru sekali ini melakukan pengiriman mineral ikutan timah tersebut.

“Setahu Saya baru sekali ini mereka ngirim, langsung rame,” katanya seraya menegaskan, bahwa penjelasan tersebut agar tidak terjadi blunder.

Masih kata Dia, dalam Undang-undang Minerba, jika sudah punya IUP atau IUPK, pemegang izin bisa melakukan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan, termasuk bongkar muat di pelabuhan.

Pada kesempatan itu Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan, Hasoloan Siregar menyatakan, pihaknya hanya keluarkan izin berlayar terhadap kapal atau tongkang yang memuat ribuan ton mineral ikutan timah dimaksud.

Namun sejauh ini, pihaknya belum mengeluarkan Surat Izin Berlayar (SIB), karena masih ada syarat dokumen yang belum dipenuhi pemohon, yaitu PT Indomas Bara Prima.

Hasoloan Siregar menegaskan, tidak ada batas waktu yang ditentukan untuk mengurus SIB. Namun dipastikan, kapal tidak akan bisa berlayar tanpa SIB.

“Kami belum keluarkan SIB, karena dalam permohonannya ada sejumlah persyaratan dokumen yang harus dilengkapi pemohon. Tapi Saya pastikan, bahwa kapal tidak akan berlayar tanpa SIB,” kata Dia.

Sementara Kepala Bakuda Pemprov Babel melalui Kabid Retribusi Daerah menyatakan, bahwa perihal retribusi yang dipungut dari pengiriman mineral ikutan timah itu bukan domain pihaknya, melainkan domain dinas terkait di Kabupaten / Kota, sesuai wilayah IUP dimana asal-usul mineral tersebut.

“Sebenarnya itu bukan domain kami. Karena biasanya, mereka membayar di BPKAD Kabupaten / Kota, sesuai daerah asal usul barang yang dikirim,” kata Dia. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan