oleh

Liputan Khusus: Perkembangan Usaha Perikanan Budidaya Di Bangka Barat

 21 total views

BANGKA BARAT — Saat ini, usaha budidaya perikanan, khususnya tambak udang sedang marak di Bangka Barat. Namun seringkali tambak yang ada selalu terbentur masalah perizinan. Hal tersebut kerap mengundang polemik antara pengusaha tambak dengan masyarakat sekitar.

Seberapa banyak jumlah pelaku budidaya perikanan di Bangka Barat? Dan sejauh mana peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat dalam hal perizinannya?

Berikut petikan wawancara wartawan kabarbangka.com dengan Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat, Kamso, SP., di ruang kerjanya, Selasa ( 18/2/2020 ) sore.

Menurut data Dinas Perikanan, ada berapa banyak pelaku usaha budidaya perikanan tambak, seperti tambak ikan/udang di Babar?

“Kalau untuk udang vaname, kita belum bisa memberikan data. Karena udang vaname ini kan perusahaan yang melaksanakan usaha itu, swasta. kita belum masuk ke situ, karena memang proses perizinannya masih berjalan di Dinas Satu Pintu, jadi kita tidak bisa istilahnya pembinaan atau monitoring setelah kegiatan itu dilaksanakan. Jadi sebatas kita budidaya skala kecil, masyarakat yang sudah kita inventarisir untuk pelaku usahanya, data produksinya. Jumlah pelaku usahanya totalnya 375, terdiri dari budidaya air tawar, air payau dan air laut”.

Untuk usaha budidaya perikanan tambak, apa saja perizinan yang wajib dilengkapi oleh pelaku usaha?

“Itu ranahnya di Dinas Satu Pintu juga. Kalau kita keterlibatannya itu pada saat perizinan diajukan untuk survey lokasinya. Nah, kita ada tim Satu Pintu tadi meliputi dari OPD terkait. DKP ada untuk ikut survey proses perizinan yang diajukan. Tapi terkait untuk seberapa jauh perizinan dan apa-apa yang harus dipenuhi dalam perizinan? Mungkin ranahnya ada di sana di Satu Pintu. Jadi kalau untuk semacam, misalkan usaha budidaya yang dilakukan oleh masyarakat, hanya sebatas tanda pencatatan pembudidayaan yang dikeluarkan oleh dinas (perikanan), itu skala kecil ada batasan-batasan tertentu yang dilakukan oleh masyarakat atau oleh perusahaan. Kalau skala kecil bisa dari DKP langsung”.

Adakah usaha budidaya tambak yang lahannya termasuk di dalam kawasan hutan?

“Ada, tapi sifatnya dia tidak mengubah ekosistem yang ada. Salah satu contoh itu ada di Desa Kapit. Itu masuk kawasan (hutan), tapi disela-sela dari tanaman Bakau tadi. Nah, itu bisa dilakukan untuk usaha budidaya, intinya tidak boleh membuka lahan. Di Desa Kapit itu Kepiting Soka, sama Bandeng”.

Jika termasuk dalam kawasan hutan, apakah pelaku usaha tambak itu perlu izin pemanfaatan atau izin pinjam pakai kawasan hutan?

“Selagi tidak merubah fungsi, tidak perlu ( izin ), langsung bisa. Tapi minimal kita juga harus berkoordinasi, tapi kalau tidak merubah fungsi dari ekosistem tersebut, sah-sah saja. Dan itu bisa, mungkin juga bisa dikoordinasikan dengan KPH yang ada di kita (Babar). Jadi kita tetap meminta rekomendasinya ke sana, ya, sejenis fatwa teknis lah. Biar tidak salah kita kawasan apa kan”.

Apa tindak lanjut Dinas Perikanan Babar, terhadap pelaku usaha budidaya perikanan tambak yang tidak memiliki izin lengkap?

“Sebetulnya kita belum bisa untuk itu, istilahnya memberikan sanksi, bukan ranah kita. Ini kan proses perizinan ada di Satu Pintu, sejauh mana perjalanan untuk proses perizinannya kan ada disana. Termasuk nanti dibawa ke pembahasan tata ruang, kalau tata ruang ( Dinas PUPR ) sudah rekomendasi oke, lanjut ke proses berikutnya. Cuma kalau DKP terkait Tata Ruang ,juga akan menjadikan suatu keanggotaan di situ. Mungkin koordinasi Tata Ruang Daerah, DKP masuk di situ, semua instansi masuk di situ. Artinya, kalau itu memang sifatnya kawasan, otomatis tidak bisa atau secara tata ruang tidak sesuai dengan RTRW juga nggak bisa”.

Sudah berapa banyak pelaku usaha budidaya perikanan tambak tanpa izin, yang ditindak dan diproses hukum oleh PPNS Dinas Perikanan Babar?

“Kita sampaikan supaya jelas, kalau PPNS perikanan ini terkait di situ ada tindak pidana pelanggaran untuk usaha budidayanya apa tidak? Dia menggunakan zat kimia yang diperkenankan apa tidak? Kalau di darat. Kalau di laut, misalkan kapal perikanan oleh nelayan tadi mempunyai dokumen tidak? Memakai alat tangkap yang sesuai peruntukannya tidak? Nah, di situ ranah kita untuk proses PPNS perikanan untuk menindaklanjutinya. Tapi kalau terkait perizinan karena masih proses itu kan, dan kita belum bisa masuk ke situ. Artinya, kalau di situ ada tindak pidana pelanggaran perikanan, terkait seperti tadi kan, dia memakai bahan kimia yang diperuntukan untuk budidaya apa tidak, beda lagi, nanti kalau ada semacam dampak lingkungan dia tercemar apa tidak? Nah, ini ranahnya ada di lingkungan hidup ( BLHD ), ada PPNS-nya tersendiri. Tapi kalau terkait dengan awal proses perizinan kita belum bisa masuk ke situ”.

Apa yang sudah dilakukan Dinas Perikanan Babar, dalam mencegah terjadinya usaha budidaya perikanan tambak yang ilegal?

“Pencegahannya sebetulnya kita tidak bisa menerapkan seperti itu. Artinya, prosesnya bukan di kita. Cuma biasanya, kalau kita ini ada semacam informasi di luar prosedur, misalnya ada yang nanya Pak, kita misalkan buat tambak disini, paling kita memberikan yang penting harus sesuai dengan tata ruang. Terus lokasinya itu masuk kawasan (hutan) apa tidak? Sebatas itu saja. Terus, ini tradisional apa intensif? Kalau tradisional, mungkin proses perizinannya tidak perlu, hanya tanda catat dari dinas. Tapi kalau sudah sifatnya teknologinya intensif, itu tidak bisa sesuai dengan Peraturan Kementerian Perikanan. Di situ ada kriterianya, luasan tambak udang sekian dengan pola intensif itu harus atau wajib membuat izin. Tapi kalau luasannya sekian, tapi dia memakai prinsip usaha tradisional, itu dikategorikan budidaya ikan kecil, diberikan Surat Tanda Pencatatan Pembudidayaan Ikan”.

Untuk mendukung pelaku usaha budidaya perikanan tambak, apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Dinas Perikanan Babar?

“Masih menindaklanjuti program yang kemarin juga. Dua bidang, perikanan tangkap dan bidang perikanan budidaya. Bidang budidaya, ada Diversifikasi Perikanan Budidaya Melalui Bantuan Benih dan Pakan Ikan Air Tawar. Itu kita mensupport pembudidaya ikan air tawar, kita support pakan dan benih ikan. Tolak ukur kita produksi, bagaimana meningkatkan produksi perikanan budidaya? Salah satunya memberikan bantuan kepada kelompok usaha di bidang itu. Ada juga penyediaan Sarpras pembudidayaan skala kecil, untuk pembudidaya ikan. Jadi yang sifatnya kecil, ini salah satu contohnya mesin pembuat pakan, percontohan budidaya ikan, kemudian ada juga cetak tambak, itu juga suatu bentuk percontohan juga. Untuk kerang, kita ada pengadaan benih kerang. Kami bantu KUB – KUB ( Kelompok Usaha Bersama ) budidaya kerang ini di daerah Sukal. Sarpras untuk pembudidayaan skala kecil kayak ikan laut. Nah, ini di Bakit budidaya ikan kerapu, kita bantu melalui koperasi yang sehat. Ada juga pelatihan budidaya perikanan, ini melalui SDM-nya, dilatih dikasih ilmunya. Ada juga terkait SDM ini, mereka kami bawa magang nanti. Tahun ini rencananya di Jambi, UPT Kementerian kita bawa pembudidaya kita, tentunya kami pilih yang serius,” beber Kamso mengakhiri wawancara. (SK)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed