oleh

LPSK Beri Pemahaman Pentingnya Perlindungan Saksi dan Korban

PANGKALPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengapresiasi program-program yang di inisiasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberi pemahaman tentang pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban dalam setiap peristiwa pidana.

“Kami harap adanya kegiatan ini dapat menciptakan ruang bagi individu maupun kelompok untuk berperan aktif dalam pemenuhan hak dan saksi korban sehingga selaras dengan pengungkapan kasus peristiwa pidana,” kata Sekda Babel, Naziarto usai menghadiri kegiatan Galang Solidaritas Perlindungan Saksi dan Korban oleh LPSK, di Pangkalpinang, Kamis, (30/6).

Naziarto mengatakan, hadirnya LPSK dapat menjadi harapan semakin berkembangnya proses keadilan penegakan hukum di Indonesia. Ini dibuktikan dengan banyaknya laporan yang masuk sejak 2017 sampai 2021 ada 8.776 permohonan perlindungan yang diajukan ke LPSK.

“Namun di sisi lain angka tersebut tidak berbanding lurus dengan jumlah tindak pidana yang terjadi. Dan inilah yang menjadi perhatian kita bersama dalam memberi pemahaman hukum ke masyarakat awam,” ujarnya.

Naziarto berharap, masyarakat Babel dapat sadar dan melek hukum. Kolaborasi dan sinergitas Pemprov Babel dengan LPSK tetap dilakukan sebagai upaya untuk terus berusaha memberi perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana.

“Dengan melihat potensi permasalahan hukum di masyarakat yang terjadi, maka hadirnya negara melalui LPSK dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias mengatakan, pentingnya perlindungan saksi dan korban agar membuka kasus sampai tuntas. Menurutnya, seperti kasus pelanggaran HAM berat, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, hingga Terorisme dan tindak pidana korupsi, sudah pernah dilakukan baik itu di Bangka Belitung atau daerah lainnya di Indonesia.

“Beberapa kasus disini sudah kita lindungi. Kasus pelanggaran HAM yang berat, bahkan ada saksi terorisme juga ada disini dan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak itu juga kami lindungi di sini saksi dan korbannya. Bahkan LPSK juga diminta untuk menjadi Ahli dalam penghitungan untuk ganti kerugian kepada korban tindak pidana di Bangka Belitung ini,” bebernya. (Dika)