oleh

Majelis Hakim Tolak Gugatan SPRI Dan PPWI

Gambar : Ilustrasi
Sumber : Net

JAKARTA — Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 235/PDT.G/2018/PN.JKT PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, antara Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) selaku Penggugat melawan Dewan Pers selaku Tergugat, menyatakan menolak gugatan penggugat lantaran bukan kewenangannya.

Sidang perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum itu di pimpin Hakim Ketua Abdul Kohar, SH., MH, dengan Hakim Anggota Desbenneri Sinaga, SH., MH dan Tafsir SEmbiring, SH., MH.

Pembacaan putusan perkara itu dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (13/02/2019), yang dihadiri oleh Heintje Grontson Mandagie dan Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA sebagai penggugat, dan pihak Dewan Pers sebagai tergugat.

Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena gugatan penggugat perihal kewenangan Dewan Pers dalam memfasilitasi dan membuat peraturan tentang Standar Uji Kompetensi Wartawan yang digugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak tepat, karena gugatan penggugat tentang kewenangan Dewan Pers tersebut seharusnya diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Majelis Hakim juga menyatakan, bahwa apa yang telah disampaikan penggugat tidak bisa dijadikan bukti yang kuat, sehingga gugatan tidak dapat diterima.

Oleh karena itu, hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima (ditolak), dan penggugat diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 845.000, sesuai dengan Surat Gugatan Nomor : 235/PDT.G/PN.JKT.PST/2018.

Untuk diketahui, pada akhir bulan April 2018, Dewan Pers telah digugat oleh SPRI dan PPWI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atas dasar bahwa Dewan Pers yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, lantaran telah membuat kebijakan yang dianggap melampaui fungsi kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, khususnya peraturan Dewan Pers Tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Dalam proses persidangan perkara perdata ini, Dewan Pers dengan tegas membantah dalil Para Penggugat tersebut. Dewan Pers menyatakan secara tegas, bahwa Dewan Pers memiliki fungsi berdasarkan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 (Pasal 15 ayat 2, huruf f) adalah sah dan berwenang mengeluarkan peraturan Dewan Pers, sebagai hasil dari proses memfasilitasi organisasi – organisasi pers dalam menyusun peraturan – peraturan dibidang pers, khususnya peraturan tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Setelah melalui seluruh proses persidangan perkara ini yang menghabiskan waktu kurang lebih 11 bulan, maka pada hari Rabu (13/02/2019), akhirnya Majelis Hakim telah memberi dan membaca keputusan dengan menyatakan bahwa “Gugatan Penguggat tidak dapat diterima (ditolak)” dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.

Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim menolak atau tidak dapat menerima gugatan Penggugat adalah :

  1. Pokok materi Gugatan Penggugat adalah perihal permohonan pembatalan kebijakan (peraturan) yang dibuat oleh Dewan Pers.
  2. Karena pokok materinya gugatannya adalah perihal permohonan pembatalan kebijakan (peraturan) Dewan Pers, maka harus di uji terlebih dahulu, apakah regulasi (peraturan) yang dibuat oleh Dewan Pers bertentangan dengan Undang –Undang atau peraturan yang ada?

Berdasarkan pertimbangan hukum angka 2 di atas, maka kewenangan untuk menguji sah tidaknya kebijakan atau peraturan dari Dewan Pers, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan badan peradilan lain, yang mana kebijakan atau peraturan Dewan Pers berdasarkan tata urutan peraturan perundangan, kedudukannya lebih rendah dari Undang-Undang, sehingga pengujian sah atau tidaknya peraturan Dewan Pers itu adalah kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Rilis)

Jakarta, 13 Februari 2019,

Sekretariat Dewan Pers

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed