BANGKA BARAT — Mantan Bupati Bangka Barat, Markus mengklarifikasi pemberitaan di salah satu media terkait program kerja sama beasiswa Pemkab Bangka dengan Akademi Komunitas Presiden ( AKP ) di bawah Yayasan Pendidikan Universitas Presiden (YPUP) Jababeka.
Menurut Markus, dirinya baik pada saat masih menjabat Bupati Bangka Barat maupun saat ini belum pernah dipanggil Kejaksaan Negeri, begitu pula dengan Kepala OPD terkait yang ikut mengurus program tersebut.
” Mungkin kalian bisa konfirmasi juga dengan pihak Kejaksaan bahwa kami tidak pernah dipanggil. Kepala OPD pun setahu saya tidak pernah dipanggil. Kalau minta klarifikasi ada, kalau dipanggil secara resmi maupun di BAP setahu saya tidak ada,” jelas Markus dalam Konferensi Pers di eks Sekretariat Partai Hanura, Jalan Jenderal Sudirman, Muntok, Sabtu ( 27/3 ).
Markus juga menegaskan, dana bantuan dari CSR pelaku usaha di Bangka Barat yang ikut membantu program tersebut secara keseluruhan nilainya tidak sampai Rp. 1 milyar, tapi sebesar Rp. 509 juta.
” Yang kedua yang ingin saya luruskan, berita itu menulis 1 M kalau nggak salah, itu ( sebenarnya ) kurang lebih 509 juta. Ini kan program kerja sama Pemkab Bangka Barat dengan Akademi Komunitas Presiden ( AKP ) Jababeka. Tujuannya sebenarnya mulia, membantu masyarakat kita khususnya Bangka Barat yang orang tuanya tidak mampu untuk menguliahkan anaknya. Dalam perjalanan waktu kan kita tahu sama tahu kondisi sekarang ini lagi Covid. Sebagian ada yang magang, sekalian pulang kesini,” paparnya.
” Berita itu seharusnya berimbang, konfirmasi juga ke dinas, Ibu Ros, ( Kepala Dinas Satu Pintu, red ) dengan nilai 1M itu kami terkejut juga. Dari mana bisa mencapai 1M itu?,” ujar Markus.
Markus juga menyesalkan statement mantan Direktur PDAM Tirta Sejiran Setason yang mengatakan bahwa dirinya memaksa perusahaan daerah tersebut untuk ikut mengucurkan dana CSR-nya.
Terkait hal itu, dia mempersilahkan awak media untuk menanyakan langsung kepada Asisten bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Bangka Barat, Rozali, Kepala Dinas PTSP, Rosdjumiati serta Kepala OPD lainnya yang hadir dalam rapat waktu itu.
” Itu kami tidak pernah memaksa, silahkan tanya ke Pak Rozali, Ibu Ros, bisa ditanyakan langsung. Saya minta dia membuktikan karena saksinya banyak dalam rapat itu. Itu dihadiri Pak Rozali, Ibu Ros, ada Pak Rukiman dan lain – lain,” tukasnya. ( SK )
