oleh

Mendagri Tidak Pernah Buat Larangan Rapat di Hotel

JAKARTA — Kepala Pusat Penerangan Bahtiar Baharudin menyatakan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak pernah melarang lembaga / instansi negara atau pemerintah daerah untuk mengadakan rapat di hotel, sebagaimana isu yang beredar selama ini.

“Bersama ini kami sampaikan, bahwa hingga saat ini Mendagri atau pejabat dilingkungan Kemendagri tidak pernah membuat larangan rapat – rapat aparatur di hotel-hotel,” ungkap Bahtiar, Selasa (12/02/2019) pagi.

Bahkan menurutnya, sebagian besar rapat Kemendagri karena melibatkan banyak peserta dan keterbatasan ruang rapat yang besar, maka sebagian besar rapat – rapat dilaksanakan di hotel – hotel baik di Jakarta dan sekitarnya maupun di daerah – daerah. Termasuk kegiatan kemarin Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum di Hotel Bidakara Jakarta, Senin tanggal 11 Februari 2019, dan hari ini selasa 12 Feb 2019 Rakor Kesbangpol di Hotel Clarion Jalan Pettarani Makasar, Sulsel.

“Jadi, dengan demikian informasi yang menyatakan bahwa Mendagri hendak atau ingin melakukan larangan rapat – rapat di hotel adalah informasi yang menyesatkan. Dan pihak yang menginformasikan hal tersebut tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Kemendagri. Secara kelembagaan, Kemendagri sangat dirugikan dengan informasi tersebut karena sangat menyesatkan dan tanpa konfirmasi,” jelasnya.

Masih kata Bahtiar, Mendagri hanya beri arahan kepada staf internal agar susun SOP khusus terkait pelayanan konsultasi evaluasi APBD, sebagai respon atas kasus hotel borobudur beberapa waktu lalu. Aparat pemda yang datang ke Jakarta yang mau konsultasi ke Kemendagri, silahkan menginap di hotel – hotel, tetapi pelayanan konsultasi khususnya konsultasi evaluasi APBD agar tetap dilaksanakan dikantor.

Memperhatikan soal evaluasi APBD adalah hal sensitif dan dalam pengawasan KPK RI. Arahan untuk susun SOP semata – mata untuk mencegah staf Kemendagri terhindar dari hal – hal yang dapat bermasalah dengan hukum.

“Jadi sama sekali tidak ada larangan rapat – rapat di Hotel. Demikian kami luruskan, mohon berita terkait disempurnakan dan klarifikasi ini dimuat, agar masyarakat mendapat informasi utuh dan lengkap,” tutupnya. (Rilis)

Sumber : Kapuspen Kemendagri
Bahtiar Baharuddin

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed