HEADLINEPEMPROV BABELRAGAM

Mengulik Potensi Kerugian Daerah dan Negara Oleh Pemain Solar Ilegal

×

Mengulik Potensi Kerugian Daerah dan Negara Oleh Pemain Solar Ilegal

Sebarkan artikel ini

BANGKA — Peredaran bahan bakar minyak jenis bio solar yang diduga ilegal dikabarkan dijual kepada kepada penambang timah di darat mau pun di lepas pantai Pulau Bangka.

Informasi dari sumber di lapangan, BBM jenis bio solar itu dijual dengan harga bervariasi. Ada yang dijual seharga Rp 15.000 per liter (harga termasuk PPn), dan harga Rp 12.500 per liter (non PPn). Harga tersebut tentu tidak termasuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau PBBKB.

Sementara harga normal BBM jenis bio solar jika incloud dengan PPn dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di atas Rp 17.100 per liter.

Informasi yang diterima redaksi, penjualan BBM jenis bio solar oleh pihak yang tidak terdaftar sebagai Wajib Pungut atau Wapu, sangat berdampak kepada pendapatan daerah yang hilang adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau PBBKB sebesar 7,5 persen dari nilai kena pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah Pemprov Babel.

Sebagai contoh :

Volume hilang 2000 Kilo Liter atau 2.000.000 liter / bulan dengan harga dasar Rp14.500, PBBKB 7,5 persen x RP14.500 = Rp1087,5. Jika 2000.000 liter x 1087,5 maka kerugian pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp2 Miliar lebih per bulan.

Itu baru contoh estimasi kerugian daerah dari PBBKB, belum lagi kerugian negara dari Pajak Pendapatan Nilai atau PPN 11 persen, yang juga jadi potensi pajak yang tidak dibayar oleh pemain solar ilegal tersebut.

Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Muhammad Haris AR mengungkapkan, peredaran BBM jenis bio solar ilegal itu sangat berdampak pada pendapatan daerah.

“Sangat berdampak terhadap penerimaan pajak daerah. Karena dengan mereka ilegal, maka tidak ada pajak bahan bakar yang disetorkan ke kas daerah. Hal ini yang sedang kita lakukan intensifikasi bersama pihak Polda yang tergabung dalam Satgas Penerimaan Daerah,” ungkapnya kepada KABARBANGKA.COM, Sabtu (28/5).

Muhammad Haris membeberkan, selain Pertamina, ada tiga perusahaan lain yang sudah terdaftar sebagai wajib pungut PBBKB. Sementara penerimaan daerah hanya dari PBBKB hanya dari Pertamina, karena Wapu lainnya tidak ada penjualan.

“Semua sudah menyampaikan laporan. Tapi PT Peter 2 bulan nihil PBBKB-nya, dan PT Hokari Belitung 1 bulan nihil PBBKB,” bebernya.

Terpisah, Peter Pantja salah satu perusahaan yang terdaftar sebagai Wapu, tak menanpik perusahaan miliknya membuat laporan nihil PBBKB dalam 2 bulan terakhir.

“Karena kita nggak bisa jualan 2 bulan Pak. Ada pemain di luar pertamina jual solar harga di bawah HET,” ujarnya. (Romlan)