Na’im Minta Pemkab Bangka Barat Beri Perhatian kepada Guru Honorer Swasta

HEADLINE151 Dilihat
Anggota Komisi III DPRD Bangka Barat, Na’im

BANGKA BARAT – Anggota DPRD fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) dan anggota Komisi III, Na’im yang hadir dalam audiensi GTT dan PTT di Gedung Mahligai Betason 2, minta Pemkab Bangka Barat memperhatikan guru honorer swasta.

” Ya, gurunya kurang diperhatikan, karena memang dari awal saya kan guru juga, ini saya bicara khusus guru honor kalau negeri saya nggak tahu, ini honor swasta. Ini kayaknya ada miss, ada perbedaan lah, cara menangani guru swasta honor dengan guru honorer negeri,” kata Na’im kepada wartawan, usai audiensi di Gedung Mahligai Betason, Senin, ( 1/4/2019 ) sore.

Na’im menginginkan, kedepan Pemkab Bangka Barat terutama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga ( Disdikpora ) memperhatikan guru honorer swasta yang masa pengabdiannya terbilang sudah lama.

” Kasian kawan – kawan, apalagi yang sudah berapa belas tahun ini ada yang dari tahun 2006, jadi mohon kawan – kawan di Dinas Pendidikan supaya memperhatikan kawan – kawan honorer swasta,” tandasnya.

Bentuk perhatian tersebut kata dia, diantaranya dalam hal tunjangan, insentif dan administrasi. ” Ya itu tadi, kurang diperhatikan karena ada perbedaan, saya merasakan. Hanya itu yang saya rasakan. Karena itu saya minta ke kawan – kawan yang sekarang, tolong dibenahi,” ujarnya.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ini tidak memungkiri, syarat untuk menjadi guru, salah satunya harus lulusan S1. Terbentur regulasi tersebut sebut Na’im, guru honorer yang tidak memenuhi syarat tidak dapat mengajar lagi walaupun telah mengabdi belasan tahun.

” Tapi, kita usahakan dengan cara lain lagi nanti, gimana solusinya ini, apakah tadi tenaga teknis, bisa nggak? karena aturan bisa aja kita buat, aturan dari Pemda kita, misalnya. Itu tergantung pimpinan lah nanti gimana caranya,” ujar dia.

Yang paling penting kata dia, keresahan – keresahan para guru honorer sedikit demi sedikit dapat dibenahi dan itu perlu dipikirkan solusinya.

Na’im menambahkan, secara hukum dan aturan memang honorer tidak mungkin bisa diperlakukan sama dengan PNS, namun kata dia, paling tidak, perbedaannya tidak terlalu jauh.

” Secara hukum nggak mungkin bisa, honor dengan PNS itu nggak mungkin sama, PHL juga, tapi setidak – tidaknya mirip – mirip lah, agak – agak sama lah, jadi keresahan rekan – rekan guru ini bisa kita akomodir,” tutupnya. ( SK )

Tinggalkan Balasan