HEADLINEHUKUM KRIMINAL

Pantai Mengkubung Dipasang Spanduk Dilarang Menambang

×

Pantai Mengkubung Dipasang Spanduk Dilarang Menambang

Sebarkan artikel ini

BANGKA — Kepolisian sektor Belinyu atau Polsek Belinyu, memasang spanduk dilarang menambang di seputaran pantai Mengkubung Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu, Jum’at kemarin.

Karena sesuai dengan Pasal 158 UU RI No 4 Tahun 2009 : Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat 31, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), diancam dengan pidana penjara 10 tahun dan denda 10 Milyar.

Sebelumnya, sempat dilakukan aktivitas penambangan diwilayah ini, hingga pihak keamanan pun turun tangan guna menertibkan.

Dugaan, dilapangan juga terdapat beberapa oknum yang menyangkut kepentingan dari aktivitas itu,

Demikian dikatakan oleh Kapolsek Belinyu Kompol Ricky Dwiraya Putra seizin Kapolres Bangka. Dia menuturkan spanduk itu dipasang agar para penambang tidak lagi melakukan aktivitas penambangan dilokasi tersebut, karena kata dia wilayah itu tidak memiliki izin dari pihak berwenang alias ilegal.

” Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan himbauan kepada para penambang yang melakukan aktivitas penambangan dilaut Mengkubung untuk menghentikan aktivitasnya karena tidak ada izin resmi dari pihak terkait,” Kata Ricky, Sabtu petang.

Dia membeberkan pada saat itu terdapat kurang lebih 30 unit ponton jenis upin ipin dipesisir pantai, namun dari itu bebernya 30 unit ponton itu dalam keadaan tidak beroperasi.

” Dari hasil pengamatan terdapat kurang lebih 30 unit ponton TI rajuk jenis upin ipin dilaut Mengkubung sedang tidak beraktifitas,” Kata dia.

Dipasangnya himbauan ini Ricky berharap wilayah tersebut bersih dari aktivitas tambang laut ilegal.

Pemasangan spanduk itu juga mendapat dukungan dari Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atau APRI.

Arie Setiawan selaku ketua DPC APRI Kabupaten Bangka, dia mengaku mendukung akan pemasangan spanduk itu.

” Semua tambang harus legal, APRI mendukung penertiban tambang ilegal, yang pasti sejalan visi misi APRI, bahwa nambang itu harus legal,” Jelas Arie, Sabtu malam, saat diwawancarai di Warkop Belinyu.

Arie juga mengatakan, spanduk tersebut harus mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat.

Masih kata Arie, pihak APRI juga sebetulnya telah membentuk sejenis kelompok tambang di Mengkubung, namun kata dia pihak APRI sendiri belum menerbitkan surat perintah kerja terkait itu.

” APRI telah membentuk RMC (Responsibel Mining Comunity) atau kelompok tambang yang bertanggung jawab, sudah membentuk di mengkubung, tetapi DPC, DPP maupun DPW belum menerbitkan SPK kepada RMC Mengkubung Jaya dalam bentuk apapun, jadi aktivitas yang ada sekarang itu diluar tanggung jawab apri,” Kata dia.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi bahwa aktivitas tersebut legal atau mengantongi izin, dan belum ada dampak dari spanduk tersebut, sebab penambang dan para pembeli timahnya pun masih tetap santai dalam menjalankan aktivitas mereka. (Randhu)