oleh

Pekerjaan Pengerukan Alur Muara Air Kantung, Siapa Yang Paling Bertanggungjawab?

BANGKA — Polemik pengerukan alur muara Air Kantung Sungailiat, semakin menarik untuk dilirik. Sebagaimana diberitakan berbagai media massa, Bupati Bangka, Mulkan menyatakan, berkemungkinan pekerjaan pengerukan alur muara Air Kantung akan dilelang. Alasannya, untuk meningkatkan PAD, jika ada perusahaan yang berani memberikan retribusi daerah lebih besar daripada perusahaan yang saat ini mengerjakan pengerukan alur muara tersebut.

Menurut aturan, setelah ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan, sebenarnya siapa yang paling bertanggungjawab terhadap pengerukan dan pendalaman alur muara Air Kantung itu? Pemda Bangka atau siapa? Dan mengapa pekerjaan itu diserahkan kepada pihak swasta seperti PT. Pulomas Sentosa?

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka, Ahmad Sapran menyatakan, agar membaca UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

“Bacalah di UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, supaya tidak keliru jawab,” kata Ahmad Sapran via pesan instan WhatsApp belum lama ini.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Bangka, Hendra Yunus, menyatakan Kawasan Minapolitan merupakan asset Pemkab Bangka, yang dilakukan secara G to G dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan Perikanan. Dikatakannya, hal itu terkait program pemerintah pusat terkait pengembangan Kawasan Minapolitan beberapa tahun lalu.

“Kawasan minapolitan ini merupakan asset Pemkab (Bangka) yang dilkukan secara G to G ke pemerintah pusat, khususya KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Karena adanya program pusat terkait pengembangan kawasan Minapolitan beberapa tahun yang lalu. Dengan harapan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, khususya bidang perikanan,” ungkap Hendra Yunus belum lama ini.

Masih kata Legislator asal Kecamatan Merawang itu, sesuai aturan yang ada, bahwa kawasan Minapolitan merupakan tanggung jawab Pemda Bangka dan pemerintah pusat.

“Kalau ditanya siapa yang bertanggungjawab terhadap pengerukan alur? Kalau berada di dalam kawasan minapolitan, tentunya semua pihak, baik pemda maupun pemerintah pusat dan lainnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri KKP, bahwa pembiayaan pengembangan dan pembinaan kawasan minapolitan bersumber dari APBN dan/atau APBD, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Dia menyatakan, DPRD Bangka selalu mendukung langkah dan kebijakan Bupati Bangka, selagi untuk kepentingan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.

“Terkait dengan pengerukan dan pendalaman alur, kami selalu mendukung langkah-langkah kebijakan Bupati Bangka, selagi dalam koridor untuk kepentingan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah. Dan kami juga masih menunggu hasil kajian tim. Harapan kami kedepan, perusahaan manapun yang melakukan pengerukan agar ada progres-progres yang riil dalam membantu pemda, khususnya membuka kedalaman alur. Sehingga nantinya pemda dapat mengupayakan bantuan kepada pemerintah pusat dalam hal pembuatan talud secara permanen, yang sudah berkali-kali disampaikan ke pusat, akan tetapi belum juga ada realisasi dari beberapa kemeneterian terkait yang pernah kami sambangi, terkait pengerukan dan pembuatan talud muara air Kantung ini,” tutur Hendra Yunus.

Kalau menurut aturan kawasan minapolitan itu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemda, mengapa pekerjaan pengerukan alur itu diserahkan kepada pihak swasta seperti PT. Pulomas Sentosa?

“Bahasanya di Peraturan Menteri KKP itu serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan. Saya tidak dalam kapasitas menerjemahkan secara aturan, tentunya pemda punya bagian hukum yang bisa dikonfirmasi. Komisi III pun sudah berkali-kali (datang) ke kementerian terkait, meminta anggaran APBN untuk pembuatan alur secara permanen berupa talud. Sehingga kalau pemerintah pusat komit bisa membantu pemda, tentunya permasalahan muara ini dapat teratasi,” tukasnya.

Pertanyaan yang sama dikonfirmasi kepada Bupati Bangka, Mulkan. Namun jawaban yang diterima, agak kurang sesuai dengan materi pertanyaan.

“Yang paling utama yang harus kita pahami, bagaimana kemanfaatan pelayanan kita masyarakat secara langsung, khususnya para nelayan kita yang ada di Pemkab Bangka ini,” kata dia.

Ketika ditegaskan, menurut aturan pekerjaan pengerukan alur muara Air Kantung itu tanggung jawab Pemda Bangka atau PPN? Mulkan menyatakan pekerjaan itu tanggung jawab bersama-sama.

“Bersama-sama pak,” jawabnya singkat.

Ketika dilanjutkan dengan pertanyaan, mengapa pekerjaan pengerukan alur muara Air Kantung diserahkan kepada pihak swasta seperti PT. Pulomas Sentosa? Hingga berita ini diturunkan, orang nomor satu di Kabupaten Bangka itu tak kunjung memberikan jawaban dan penjelasannya. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed