PANGKALPINANG — Anggota Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang Rio Setiady, mengingatkan pemerintah bahwa sebagian besar konsumen minyak goreng curah merupakan masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki smartphone. Karena itu ia meminta pemerintah melakukan sosialisasi secara masif atas rencana pembelian minyak goreng curah dengan aplikasi.
“Sebaiknya rencana ini dikaji terlebih dahulu Apakah sudah tepat sasaran atau tidak, Bagaimana mungkin masyarakat yang dibawa kesulitan mendapatkan minyak goreng namun justru dibebankan dengan beban lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pembelian minyak goreng,” ungkapnya, Kamis (30/6/).
Rio mengaku tidak ingin apabila kebijakan yang bertujuan untuk mengecek distribusi minyak goreng secara realtime itu, malah nantinya menyulitkan masyarakat.
“Masyarakat kesulitan dengan harga minyak goreng yang tinggi dikarenakan ekonomi. Ini malah ditambah lagi mereka harus membeli alat komunikasi agar dapat membuka aplikasi peduli lindungi, pemerintah harusnya peka dengan kondisi ini,” kata dia.
Menurut politisi muda Partai PKS ini, rencana kebijakan pemerintah tersebut tidak pada substansi akar masalah minyak goreng, melainkan akan menimbulkan masalah baru dan menyulitkan masyarakat kecil.
“Sehingga wajar banyak penolakan dari masyarakat terkait rencana ini, karena memang tidak ada hubungannya antara minyak goreng dengan aplikasi peduli lindungi. Yang harus diatur adalah pengawasan distribusi dan sanksi yang berat bagi penimbun minyak goreng, dan yang menyalahgunakan minyak goreng bersubsidi,” tegasnya. (Dika)
