PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang menyampaikan usulan sepuluh Program Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tahun 2023. Penyampaian itu dilakukan Walikota Pangkalpinang Mulan Aklil kepada legislatif dalam, rapat paripurna yang digelar Senin (11/7/2022).

Rapat paripurna itu dipimipin Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Abang Hertza, diikuti para anggota DPRD serta organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Maulan Aklil dalam sambutannya mengatakan, sepuluh Raperda tersebut disusun karena adanya dua faktor utama. Pertama, telah terbitnya peraturan perundang-undangan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sehingga peraturan daerah yang sudah ada sebelumnya harus disesuaikan.

“Guna menindaklanjuti sebagaimana yang diamanatkan oleh perundang-undangan tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menyampaikan surat nomor : 180/272/HUK/VII/2022, perihal penyampaian judul Raperda untuk Propemperda,” ungkapnya.

Adapun sepuluh rancangan peraturan daerah, yang disampaikan Pemerintah Kota Pangkalpinang yakni:

1. Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022.

2. Tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

3. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

4. Tentang perubahan atas Perda Kota Pangkalpinang Nomor 3 tahun 2017 tentang produk hukum.

5. Tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

6. Tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

7. Tentang pencabutan peraturan daerah kota Pangkalpinang Nomor 5 tahun 1976 tentang penjualan rumah-rumah negeri milik kotamadya daerah tingkat II Kota Pangkalpinang.

8. Tentang pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4 tahun 1984 tentang pajak atas izin penjualan minuman keras.

9. Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 tahun 1989 tentang retribusi masuk tapak kawasan pantai pasir padi.

10. Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 tahun 1989 tentang pemberian uang perangsang pemungutan pendapatan asli daerah kotamadya daerah tingkat II Kota Pangkalpinang.

Dari ke sepuluh Raperda yang diajukan Pemerintah Kota Pangkalpinang itu, Walikota meminta untuk ditetapkan dalam Propemperda tahun 2023. Pemerintah Kota Pangkalpinang akan mempersiapkan naskah akademik sebagaimana telah diatur peraturan menteri dalam negeri Nomor 120 tahun 2018.

“Atas pengajuan program pembentukan Perda Kota Pangkalpinang tahun 2023, dengan harapan kiranya program pembentukan Perda Kota Pangkalpinang tersebut nanti dapat dibahas bersama,” tutupnya.

Menanggapi usulan Raperda itu, Abang Hertza menegaskan kepada seluruh stakeholder terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk tetap komitmen dan responsif atas apa yang sudah disepakati.

“Perlu kami tegaskan, bahwa dengan telah disampaikannya judul Raperda dalam Propemperda ini merupakan komitmen dan keseriusan kita dalam membentuk produk hukum daerah. Untuk itu kepada pemerintah kota terutama OPD terkait agar lebih responsif, terhadap apa yang disepakati dan ditetapkan bersama,” tegasnya. (Dika)